dutapublik.com – BEKASI Ketua Umum LSM Benteng Bekasi Turangga Cakra Udaksana mendukung perjuangan warga Desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur dalam upaya mempertahankan usulan terkait titik lokasi penurapan Kali Cibeet untuk pengendalian banjir.
“Kami mendukung perjuangan masyarakat Desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi dalam upaya mempertahankan titik lokasi usulan penurapan di Kali Cibeet yang berlokasi di 4 titik berdasarkan kajian dari masyarakat dan desa tersebut,” ucap Turangga, Sabtu (27/3).
Menurutnya, Kemeterian PUPR melalui BBWS Citarum seharusnya membantu merealisasikan titik usulan penurapan yang disampaikan oleh desa melalu surat yang sudah dilayangkan pada awal Maret 2021 dengan berdasarkan kajian dari masyarakat dan Pemerintah Desa Cipayung bahwa titik wilayah tersebut adalah titik bibir Kali Cibeet yang rendah sehingga sangat berpotensi air Kali Cibeet meluap dan menyebabkan banjir ke warga.
“Berdasarkan data yang kita dapat, penurapan dengan nama kegiatan pembangunan pengendalian banjir Sungai Cibeet yang menelan anggaran Rp14 miliar yang dimenangkan PT. Putra Kencana. Untuk wilayah Cipayung hanya dibangun penurapan disepanjang bantaran sungai dekat kawasan wisata Dwi Sari Water Park dengan panjang bentangan 300 meter,” ujarnya.
Turangga sangat menyayangkan perihal tersebut, realisasi titik penurapan adalah bukan di lokasi usulan, justru dilokasi Kawasan Wisata Dwi Sari Water Park, itu akan mencederai dan mengecewakan masyarakat Desa Cipayung pasalnya masyarakat sangat berharap dengan penurapan yang sesuai dititik lokasi usulan, karena hal tersebut dapat .encegah banjir yang selalu terjadi di wilayah mereka.
“Kami mendukung penolakan warga Cipayung Cikarang Timur terkait dengan penurapan yang tidak sesuai dengan titik usulan desa. Dalam hal ini, kami akan bersama – sama mengawal proses penolakan warga ini sampai tuntas. Mengingat ketika bencana banjir melanda, hal itu yang harus diantisipasi, sementara perencanaan penurapan yang tidak tepat juga bisa mempengaruhi banyak hal, seperti halnya kerugian material, terputusnya akses jalan, dan ketahanan pangan karena padi banyak yang gagal panen,” terangnya.
Untuk itu Turangga mengajak kepada Pemerintah Daerah dan Provinsi serta organisasi – organisasi pemerhati lingkungan khususnya DAS untuk bersama – sama fokus mengawal proses agenda Kementerian PUPR dalam program pengendalian Banjir/Longsor untuk berpihak kepada usulan desa dan juga mendukung sikap penolakan warga karena tidak sesuai titik usulan, dan tidak tepat sasaran pada agenda penurapan bibir Kali Cibeet di desa Cipayung Cikarang timur, karena kepentingan masyarakat lebih utama dari kepentingan pihak swasta.
Apabila pihak pengendali banjir Sungai cibeet tidak berpihak kepada masyarakat, maka Turangga menegaskan bahwa LSM Benteng Bekasi siap turun untuk mengadakan aksi. (Daryat)
