dutapublik.com – JAKARTA Rencana impor beras senilai 1 juta ton yang diwacanakan oleh Menteri Perdagangan M Luthfi, mendapat penolakan dari berbagai masyarakat. Kebijakan import beras yang diwacanakan oleh Kementerian Perdagangan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan beras selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Ketua Umum DPP Pemuda Solidaritas Merah Putih (P-SMP) Anshar Ilo, menilai rencana kebijakan import beras yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan ini tak seperlunya dibutuhkan untuk situasi sekarang.
“Rencana import beras senilai 1 juta ton tak seharusnya diberlakukan. terlebih, kebijakan ini diambil saat musim panen padi atau beras yang puncaknya akan terjadi pada bulan April,” ungkap Anshar melalui keterangan resminya di Jakarta pada Selasa (23/3).
Terlebih katanya, hasil survey yang dilakukan oleh Kerangka Sampel Area (KSA) menunjukan, terjadi peningkatan produksi pada tahun 2021 dibanding tahun 2020. Hingga Mei 2021 diperkirakan mencapai 5,38 juta hektar, naik sekitar 4,49%, dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang mencapai 5,15 juta hektar. Hal ini juga telah disampaikan oleh ketua BPS saat rapat kerja bersama Badan Legislasi DPR-RI.
“Berdasarkan data-data tersebut, sebaiknya Menteri Perdagangan tak perlu mengambil kebijakan import beras,” imbuhnya.
Anshar Ilo yang juga bagian dari Ketua Relawan LEtho (Loyalis Erick Thohir), pemenangan Jokowi-Maaruf Amin saat Pilpres 2019. katanya lebih lanjut, bahwa Kebutuhan dan ketahanan pangan merupakan salah satu syarat Negara tersebut dapat sejahtera.
“Untuk itu Negara tidak boleh tergantung dengan import pangan, alih-alih tergantung dengan import pangan Pemerintah seharusnya dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang inovatif yang dapat mendukung keberlanjutan dan ketahanan pangan di Indonesia dan menguntungkan bagi para petani kita,” pungkasnya. (AVID/r)
