dutapublik.com – MEDAN Ketua umum DPP Perserikatan Bangso Batak SeDunia (PBBD) mengecam keras tindakan bom bunuh diri di depan Gereja Katheral Jalan Kartini Makassar Sulawesi Selatan.
Kejadian tersebut, tentu sangat mengejutkan rakyat Indonesia yang mendambakan keamanan dan kedamaian.
Taulim didampingi Sekjen M. Syafrin Pasaribu, S.E, Waketum Ir. Chandra Ginting, Bendahara umum H. Miswar Hasibuan serta Ketua DPD PBBD Provinsi (Sumatera Utara) Sumut Robert Hutahaean, S.H., sangat prihatin melihat kondisi sosial di Negara Indonesia.
Menurut Taulim, sampai kapanpun seluruh rakyat Indonesia harus tetap waspada, karena kejadian seperti ini tidak pernah dapat dideteksi atau datang tiba-tiba.
“Untuk itu, yang diharapkan adalah kewaspadaan seluruh pihak. Terutama pihak keamanan serta kesadaran para pelaku untuk tidak pernah berniat berbuat hal-hal yang mencelakakan diri sendiri apalagi orang lain yang tidak pernah tahu apa salah maupun dosanya,” katanya.
Taulim meminta, Kepada Polri untuk segera menangkap siapapun pelaku yang terlibat dalam tindakan yang tidak berprikemanusiaan
Sementara itu, Ketua DPD PBBD Sumut Robert Hutahaean juga mengingatkan seluruh masyarakat khususnya anggota PBBD, agar tetap menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama.
“Negara kita adalah Negara Kesatuan dengan Falsafah Pancasila. Kita harus memahami dan mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan Pemerintah atau Negara. Karena hal itu bertujuan untuk mengatur kehidupan antar umat beragama dan kerukunan menuju kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.
Robert menegaskan, bahwa DPD PBBD sangat menyesalkan atas perbuatan pelaku Bom Buhun Diri tersebut.
“Kami sangat mengecam perbuatan itu, dan berharap agar aparat kepolisian jangan pernah lengah bahkan harus lebih meningkatkan kewaspadaan dengan mengajak seluruh rakyat untuk berperan aktif, bekerjasama mengantisipasi setiap gejala-gejala yang mencurigakan akan terjadinya tindakan-tindakan teror,” tegasnya.
Secara umum, PBBD sangat berharap agar setiap rakyat Indonesia, patuh dan taat kepada peraturan-peraturan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau tidak mau patuh, ya lebih baik keluar dari NKRI, ikrar PBBD. (AVID/r)
