dutapublik.com, CIREBON – Masyarakat Desa Kreyo yang diwakili Iwan tokoh masyarakat desa tersebut memberikan keterangan kepada awak media melalui wawancara singkat.
Dikatakannya pelaporan berawal atas dasar informasi yang beredar di lingkungan masyarakat, salah satunya diduga ada ketidakcocokan data penerima terkait dana bantuan untuk masyarakat desa yaitu Bantuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bersumber dari Dana Desa (DD). Masyarakat Desa Kreyo pernah meminta kepada pihak BPD agar mau mendengar keluhan masyarakat desa, namun tak kunjung membuahkan hasil.
Maka pada pertengahan November 2024 Iwan Suwandi membuat laporan ke Kejaksaan Negeri Cirebon mewakili masyarakat Desa Kreyo dan berkas dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan Negeri.
Selanjutnya Iwan Suwandi mempercayakan prosesnya kepada pihak Kejaksaan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang sedang bergulir. Iwan sendiri sadar bahwa dia tidak bisa berbuat banyak tentunya hanya melanjutkan aspirasi warga setempat.
Dugaan sementara, menurut Iwan yaitu Bantuan KPM dari tahun 2020 hingga 2023, ada beberapa yang menerima dan menerima tapi jumlahnya tidak sesuai. Jumlah yang seharusnya diterima setiap penerima manfaat adalah 300 ribu.
Atas dasar inilah proses sepenuhnya diserahkan ke pihak kejaksaan dan berharap mendapat keadilan. “Alhamdulillah pihak kejaksaan merespon baik dan saat ini sedang dalam proses ditelaah. Informasi ini disampaikan ulang kepada awak media hasil dari pada kunjungan yang bersifat biasa saat menghadap Kasie Intel Kejaksaan,” ujar Iwan, Kamis (5/12/2024).
Menurut Iwan bahwa apa yang dilakukannya sudah sesuai dengan prosedur maka ia meminta Kejari untuk mensegerakan prosesnya, karena bagaimanapun ini adalah aspirasi masyarakat yang harus dibantu untuk mendapatkan keadilan sehingga Pemdes Kreyo dapat memperbaiki kinerjanya dan tidak terulang lagi di kemudian hari. (Haryudi)
