dutapublik.com, KARAWANG – Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ( BLT DD) adalah salah satu bansos yang disalurkan oleh pemerintah untuk masyarakat. Program ini diselenggarakan sebagai upaya untuk mendukung keluarga kurang mampu dalam menghadapi tantangan ekonomi. Masyarakat yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat atau (KPM) sesuai peraturan perundang-perundangan, diberikan uang tunai yang bersumber dari Dana Desa yang dikelola oleh pemerintah desa setempat.
Perlu menjadi catatan, sasaran KPM BLT Desa adalah keluarga yang tidak pernah mendapatkan dan atau terdaftar sebagai penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial ( JPS) seperti Program Keluarga Harapan ( PKH), Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT), Kartu Prakerja serta bantuan sosial lainnya.
Tujuan dari pemberian bansos ini dilakukan guna mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Hal tersebut sebagai amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Pada Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2023 Pasal 4 Ayat 2 disebutkan bahwa setiap KPM berhak menerima dana BLT DD sebesar Rp. 300 setiap bulannya selama 12 (dua belas) bulan, total BLT DD yang diterima pertahun adalah Rp. 3,6 juta.
Dana ini dialokasikan maksimal 25% dari pagu anggaran Dana Desa. Artinya bila suatu desa katakanlah menerima pagu Dana Desa sebesar Rp.1 miliar. Maka desa tersebut wajib mengalokasikan paling tinggi Rp. 250 juta untuk BLT DD kedalam APBDesnya.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ( PMK) Nomor 146 Tahun 2023 disebutkan bahwa daftar keluarga penerima manfaat BLT DD didasarkan keputusan kepala desa hasil musyawarah desa.
Disinilah peran aktif seluruh elemen masyarakat dalam mengawasi penetapan dan penyaluran BLT DD yang dilakukan oleh pemerintah desa. Karena pada momen inilah tidak tertutup kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum perangkat desa. Manipulasi dan rekayasa data KPM BLT Dana Desa adalah modus yang sering terjadi dalam kasus korupsi penyaluran BLT DD.
Padahal sanksi atas penyalahgunaan BLT DD sangat jelas dan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2023. Sanksi yang diberikan bisa berupa sanksi administratif, pidana dan perdata. ( Endang Andi)



