GMPM Madina Gelar Aksi di Depan Kejari, Soroti Dugaan Penyimpangan Dana Desa di Bukit Malintang


dutapublik.com, MADINA – Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Mandailing Natal (GMPM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Mandailing Natal, Rabu (2/7/2025).

Dalam aksinya, para peserta demonstrasi menyuarakan aspirasi terkait dugaan penyalahgunaan anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2024 di Kecamatan Bukit Malintang yang diduga mengandung unsur tindak pidana korupsi.

Salah satu orator aksi menyampaikan adanya dugaan intervensi oleh Camat dan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kecamatan Bukit Malintang terhadap para kepala desa dalam pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2024.

Ketua Umum GMPM Madina, Ahmad Hidayat Batubara, dalam orasinya menyatakan bahwa pihaknya mendesak Kejari Mandailing Natal untuk memanggil dan memeriksa Camat, Ketua Apdesi, dan seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Bukit Malintang. Ia menilai perlu ada penelusuran terhadap indikasi praktik kolusi dan nepotisme dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 dan 2024.

“Diduga ada pengutipan dana sebesar Rp20 juta per desa dengan dalih pengadaan bibit pada tahun lalu, namun hingga saat ini bibit tersebut tidak kunjung didistribusikan. Selain itu, dalam proses penjaringan aparatur desa juga diduga terdapat pungutan sebesar Rp2 juta per orang sebagai syarat rekomendasi,” ujar Ahmad Hidayat, yang akrab disapa Dayat.

Koordinator aksi, Sahman Ray, dalam orasinya juga menyoroti kurangnya transparansi dalam pengelolaan Dana Desa. Ia menyatakan bahwa setiap tahun anggaran dikucurkan dari pemerintah pusat, tetapi tidak terlihat perubahan signifikan di wilayah Kecamatan Bukit Malintang.

“Kami meminta Kejari Madina serius menindaklanjuti dugaan penyimpangan ini. Panggil dan periksa seluruh pihak terkait demi penegakan hukum yang adil dan transparan,” tegasnya.

Adapun tuntutan aksi GMPM Madina antara lain:

1. Mendesak Kejari Madina untuk memeriksa seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Bukit Malintang terkait pengelolaan Dana Desa tahun 2024 yang diduga terjadi penyelewengan.

2. Meminta Kejari Madina memanggil dan memeriksa Camat serta Ketua Apdesi Kecamatan Bukit Malintang atas dugaan intervensi terhadap kepala desa.

3. Mendorong pemeriksaan terhadap dugaan pungutan liar sebesar Rp2 juta per orang dalam proses penjaringan aparatur desa tahun 2024.

4. Meminta Kejari dan Inspektorat Madina menyelidiki dugaan pengutipan dana sebesar Rp20 juta per desa untuk pengadaan bibit tahun 2024, yang hingga kini belum terealisasi.

5. Menuntut pemeriksaan terhadap Ketua Apdesi Kecamatan Bukit Malintang atas dugaan peran sebagai aktor intelektual dalam persoalan pengelolaan Dana Desa.

6. Meminta audit ulang seluruh laporan pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa tahun anggaran 2023/2024, yang diduga tidak sesuai realisasi di lapangan.

Menanggapi aksi tersebut, Kepala Seksi Intelijen Kejari Mandailing Natal, Jufri Wandi Banjarnahor, S.H., M.H., menyambut baik aspirasi yang disampaikan. Ia menyampaikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa terhadap pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

“Mewakili Bapak Kajari Madina, kami mengucapkan terima kasih atas aspirasi yang disampaikan. Kami memahami bahwa ini merupakan bentuk cinta mahasiswa terhadap Kabupaten Mandailing Natal, sekaligus bentuk kepercayaan terhadap institusi kami,” ujarnya.

Jufri juga meminta agar GMPM Madina melengkapi laporan pengaduan disertai bukti-bukti pendukung agar dapat segera ditindaklanjuti secara hukum.

“Kami siap menerima laporan resmi beserta dokumen dan bukti pendukung. Kami juga mengajak rekan-rekan mahasiswa untuk turut mengawal dan mendukung proses ini agar penanganannya berjalan tuntas dan objektif,” tutup Jufri.
(S.N)





Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *