dutapublik.com, MADINA – Aliansi Mahasiswa Pemuda Merdeka (AMPM) menegaskan bahwa isu pergantian Kapolres Mandailing Natal tidak boleh dimaknai sekadar sebagai rotasi jabatan rutin di tubuh Polri. Pergantian tersebut harus dijadikan momentum penting untuk memperkuat penegakan hukum, khususnya dalam menangani maraknya praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina).
Koordinator AMPM, Sutan Paruhuman, menilai masih masifnya aktivitas PETI di berbagai wilayah Madina mencerminkan lemahnya penegakan hukum. Menurutnya, PETI tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat serta menimbulkan korban jiwa.
“Aktivitas PETI di Madina bukan lagi rahasia. Kegiatan ini berlangsung terbuka, dampaknya nyata, namun penindakannya dinilai belum maksimal. Kondisi ini harus menjadi evaluasi serius dalam kepemimpinan penegakan hukum,” ujar Sutan Paruhuman.
Ia menegaskan, pergantian Kapolres tidak akan membawa perubahan berarti apabila tidak disertai keberanian dan komitmen kuat dalam menindak pelaku utama PETI.
“Kapolres yang baru diharapkan mampu bertindak tegas, termasuk menyasar aktor utama, pemodal, serta pihak-pihak yang diduga terlibat atau melindungi aktivitas PETI. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pekerja lapangan semata,” katanya.
AMPM juga menyoroti dampak lemahnya penindakan PETI yang dinilai berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Oleh karena itu, AMPM mendorong agar kepemimpinan Kapolres ke depan mampu menunjukkan langkah konkret, transparan, dan terukur dalam memberantas PETI serta kejahatan lingkungan lainnya.
“Mandailing Natal membutuhkan pemimpin penegakan hukum yang tegas, berani, dan berpihak pada keselamatan serta kepentingan masyarakat. Jika tidak ada perubahan nyata, AMPM siap melakukan konsolidasi dan menyuarakan aspirasi publik secara terbuka,” pungkas Sutan Paruhuman. (S.N)
