dutapublik.com, MANDAILING NATAL — Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), kembali menjadi sorotan. Bendahara SATMA AMPI Madina, Muhammad Saleh, menyoroti dugaan adanya pungutan terhadap alat berat sebelum beroperasi di wilayah Desa Kampung Baru.
Berdasarkan informasi yang diterima, sebelum alat berat masuk, diduga telah dilaksanakan musyawarah desa yang dihadiri Kepala Desa, perangkat desa, warga, dan pihak lainnya. Pertemuan tersebut disebut dibuka oleh seseorang bernama Sabiran bersama Kepala Desa.
Dalam musyawarah itu, diduga disepakati biaya masuk sebesar Rp5 juta per unit alat berat, serta pembagian hasil sebesar 2,5 persen dari aktivitas pertambangan untuk desa atau pihak pengurus.
Muhammad Saleh mempertanyakan dasar hukum, transparansi, dan pengelolaan uang tersebut. “Siapa yang menerima uang, siapa yang mengelola, dan ke mana aliran dananya harus dijelaskan secara terbuka,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar kesepakatan atas nama kepentingan desa tidak menjadi celah praktik yang merugikan. Apabila aktivitas pertambangan tidak memiliki izin, maka pungutan dan pembagian hasil terkait juga perlu ditelusuri sesuai hukum yang berlaku.
SATMA AMPI Madina mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polres Madina, menyelidiki dugaan ini, memeriksa pihak yang hadir, menelusuri aliran uang, serta mengusut peran pemodal dan pengurus. Pihak yang disebut dalam informasi ini juga diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi.
(S.N)
