dutapublik.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa kewenangan dalam penegakan hukum harus dijalankan sesuai aturan perundang-undangan dan tidak boleh melampaui batas yang telah ditetapkan.
Menurut Suyudi, jabatan dan kewenangan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Aparat penegak hukum tidak boleh menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan menjadikannya sarana mewujudkan keadilan.
Ia juga menekankan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Polri tidak dibangun dengan menutupi kesalahan, melainkan melalui keterbukaan, keberanian mengungkap kebenaran, serta komitmen menindak setiap pelanggaran tanpa pandang bulu.
Persamaan di hadapan hukum harus berlaku bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang memegang jabatan dan kewenangan. Integritas aparat menjadi unsur penting menjaga marwah institusi; setiap tindakan anggota Polri harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.
Penegakan hukum tidak cukup hanya mengandalkan kewenangan, tetapi harus disertai profesionalisme, transparansi, dan keberanian menegakkan aturan secara objektif. Hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan, karena kewenangan sejatinya diberikan untuk melindungi masyarakat, menegakkan keadilan, dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
(Red)
