dutapublik.com, BEKASI – Polemik penjaringan dan seleksi calon perangkat Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, kian menyita perhatian. Minimnya komunikasi antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ditambah keluhan soal pelayanan administrasi warga, memunculkan pertanyaan serius tentang tata kelola pemerintahan desa.
Ketua BPD Hegarmanah, Ahmad Alamsyah, mengaku kecewa karena sejumlah surat yang dilayangkan kepada pemerintah desa terkait penjaringan perangkat desa tidak pernah dijawab secara tertulis. Menurutnya, pihaknya juga tidak pernah diajak berdiskusi.
“Sudah beberapa kali kami bersurat, tetapi tidak pernah mendapat jawaban. Untuk berdiskusi pun kami tidak pernah diajak. Padahal, BPD merupakan mitra pemerintah desa,” ungkap Ahmad Alamsyah.
Persoalan ini semakin menguat setelah Kepala Seksi Pemerintahan (Kasipem) Kecamatan Cikarang Timur, Charles Mardianus, menyampaikan bahwa Pemerintah Desa Hegarmanah belum mengajukan permohonan rekomendasi camat terkait proses pengisian perangkat desa.
Tak berhenti di situ, penelusuran awak media menemukan keluhan warga yang mengaku ditolak ketika hendak mengurus Surat Keterangan Usaha (SKU).
“Saya hanya mau membuat SKU, tetapi sampai ditolak. Padahal warung ada di rumah saya. Menurut saya, tidak ada pelanggaran hanya karena mengurus SKU,” keluh seorang warga.
Rangkaian persoalan tersebut memunculkan pertanyaan di tengah publik: apakah kewenangan kepala desa dalam menjalankan pemerintahan sudah sesuai aturan, atau justru dipahami sebagai kewenangan mutlak?
Perlu ditegaskan, kepala desa memang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, kewenangan tersebut bukanlah kekuasaan tanpa batas. Pengisian perangkat desa harus mengacu pada peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta peraturan pelaksana dan ketentuan daerah yang berlaku.
Jabatan kepala desa bukanlah tiket untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan kehendak pribadi. Transparansi, prosedur, koordinasi, dan pelayanan yang adil kepada masyarakat adalah prinsip yang tidak boleh diabaikan.
Kini publik dihantui tanda tanya besar: jika proses penjaringan perangkat desa terkesan tertutup, aspirasi BPD tidak direspons, dan pelayanan administrasi warga terus dikeluhkan, bagaimana akuntabilitas pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan?
(SM Migung)






