dutapublik.com, BEKASI – Gerakan Peduli Masyarakat Bekasi (GPMB) lakukan aksi penyampaian aspirasi di 3 lokasi. Aksi damai GPMB dilakukan di depan Kantor Bupati Bekasi, Kantor DPRD Kabupaten Bekasi serta Kementerian Dalam Negeri, pada Senin (30/8).
Massa aksi meminta Pj. Bupati Bekasi segera diberhentikan, karena diduga adanya hal-hal yang tidak sesuai aturan akan adanya Pj. Bupati.
“Kami hari ini melakukan aksi damai di tiga lokasi. Aksi kami lakukan di depan Kantor Bupati Bekasi, kemudian kami longmarch ke depan Kantor DPRD Kabupaten Bekasi, untuk menyampaikan tuntutan aspirasi kami terkait kejanggalan-kejanggalan dalam proses pengangkatan Pj. Bupati Bekasi.”
“Aksi kami lanjutkan di Kantor Kemendagri di Jakarta. Kami menuntut agar Wakil Bupati Bekasi segera dilantik. Karena kami merasa Produk Hukum dan hasil Paripurna pada 18/3/2020 lalu tentang pemilihan Wakil Bupati Bekasi harus ditaati,” papar Wakil Ketua GPMB Rudi Istiawan, S.H.
Dikatakan Rudi, Masyarakat Kabupaten Bekasi butuh pemimpin definitif yang bukan hasil rekayasa politis.
“Karena kami menduga ada hal-hal yang tidak sesuai aturan ada Pj. Bupati di Kabupaten Bekasi,” ujarnya.
Massa aksi pun, lanjut Rudi, menyampaikan tuntutannya kepada Kementerian Dalam Negeri, agar segera melantik H. Ahmad Marzuki sebagai Wakil Bupati.
“Karena kami merasa, produk hukum dan hasil paripurna DPRD Kab Bekasi pada 18 Maret 2020 tentang pemilihan wakil bupati yang telah ditetapkan oleh DPRD yaitu Bpk. H. Ahmad Marzuki harus segera dilakukan pelantikan,” pungkasnya. (SS)
