dutapublik.com, BANDUNG – Di Aula Lantas Mapolda Jabar Bapak Kapolda Jabar Irjen Pol. Dr. Akhmad Wiyagus, bersama dengan Pangdam III Siliwangi, Pj. Gubernur Jabar, Ketua KPU Jabar dan Ketua Bawaslu Jabar melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Mantap Brata Lodaya 2023-2024 dalam rangka Pengamanan Pemilu 2024 di Wilayah Hukum Polda Jabar, Selasa (3/10/2023).
Turut hadir pula PJU Polda Jabar serta para Kapolres/ta/tabes Jajaran Polda Jabar, Kabag Ops, Kasat Intelkam dan Kasat Samapta Jajaran Polda Jabar.
Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan paparan dari berbagai institusi dan Kepala Bidang di masing-masing Satker.
Sambutan Pj. Gubernur Jabar dalam paparannya mengatakan bahwa Jawa Barat adalah merupakan sebagai barometer politik sehingga dibutuhkan sinergitas yang baik karena ini semua merupakan tugas kita untuk menjaga kondusifitas yg aman dan lancar mari kita bekerja sama berpartisipasi aktif demi kelancaran dan kesuksesan pemilu 2024
Diharapkan Pemilu ini akan berjalan dengan lancar adil terbuka transparan dan Netralitas dari ASN, TNI, Polri. Tambahnya.
Sambutan Pangdam III Siliwangi dalam paparannya mengatakan bahwa Kesiapan kodam III Siliwangi dalam pemilu akan menyiapkan 90.000 Personel yang disebar di wilayah guna membantu tugas pemerintah dan Polri untuk mengamankan serta mensukseskan pemilu 2024.
“Kami akan menjaga netralitas dgn melakukan pengawasan eksternal dan internal dan kami akan membantu tugas pemerintah dan Polri dalam melakukan pemetaan daerah rawan konflik, membantu distribusi logistik pemilu dan maksimalisasi peran satkowil dalam pengaman pemilu,” ucapnya.
Ketua KPU Jawa Barat mengatakan Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah DPT terbesar di Indonesia yaitu sebanyak 35.714.901 dengan 27 Kab/Kota, 627 Kecamatan, 5.957 Desa/Kelurahan, 140.457 TPS.
Menjelang pelaksanaan 2 momentum besar pemilu serentak dan pilkada serentak sehingga diperlukan kerjasama yang bersinergi dengan instansi terkait terutama dengan TNI Polri.
Adapun potensi permasalahan yang harus diperhatikan yaitu pada tahapan kampanye, tahapan pencetakan pendistribusian perlengkapan, tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi suara.
Sambutan Ketua Bawaslu Prov Jabar mengatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasikan sekali atas diselenggarakannya kegiatan ini.
Adapun potensi permasalahan dalam Pemilu Serentak 2024 dan Pemilihan (Pilkada) Serentak 2024 terdapat tiga aspek, yakni dari penyelenggara, peserta pemilu (pemilihan) dan pemilih meliputi pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik pemilu seperti surat suara, sehingga diperlukan sekali kerjasama dengan instansi pemerintah terkait guna terselenggaranya pemilu yang transparan adil jujur tanpa ditemukannya pelanggaran.
Sambutan Kapolda Jabar mengatakan bahwa Pelaksanaan dilaksanakan selama 211 hari sesuai dengan tahapan inti Pemilu 2024.
Operasi Mantap Brata ini bertujuan untuk melakukan rangkaian pengamanan pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.
“Polri akan bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan kelancaran dan keamanan Pemilu dan Pilkada serentak 2024,” tambah Kapolda Jabar.
“Dalam operasi Mantap Brata seluruh jajaran agar mempersiapkan dan mengantisipasi segala potensi ancaman gangguan kamtibmas yang terjadi pada setiap tahapan pemilu sehingga pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan baik aman dan damai,” tutup Kapolda Jabar dalam sambutannya.
Sambutan Karo Ops Polda Jabar mengatakan bahwa Pelaksanaan Operasi Mantap Brata rencananya dilaksanakan selama 211 hari sesuai dengan tahapan inti Pemilu 2024.
Personel kepolisian tersebut terdiri dari Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Kamseltibcarlantas, Satgas Tindak, Satgas Gakkum, Satgas Humas, dan Satgas Banops yang akan ditempatkan di berbagai wilayah di Jawa Barat dan bertanggung jawab dalam menjaga keamanan selama proses kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan tahapan-tahapan lainnya dlm mensukseskan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
Sambutan Dir Intelkam Polda Jabar mengatakan bahwa tantangan pemilu tahun 2024 masih diwarnai dampak (Residu) pilkada dan pemilu tahun 2019 sehingga perlu dilakukan korkom dan bekerjasama dengan stake holder guna menyiapkan pengamanan pemilu serentak tahun 2024
Potensi kerawanan di Jabar cukup tinggi dgn perang media (hoax, hate speech, post truth) Isu politik identitas/isu sara msh menjadi andalan black campaign terutama di medsos untuk menyasar pemilih generasi milenial sebagai pemilih terbesar pemilu 2024.
Perlu dilakukan mapping potensi kerawanan dan update perkembangan dalam setiap tahapan pemilu sehingga menjadi acuan dalam menentukan strategi operasional kepolisian dalam menanggulangi kerawanan yang akan muncul dalam tahapan pemilu 2024.
Sambutan Dir Krimum Polda Jabar mengatakan bahwa dalam pelaksanaan Oprasi Mantap Brata Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar telah menyiapkan penyidik TP Pemilu yang memiliki kompetensi dan telah berkoordinasi serta mensosialisasikan mekanisme penangan TP Pemilu kepada Bawaslu/Panwaslu dan Kejaksaan.
Saat ini telah dibentuk Posko Sentra Gakkumdu Mandiri di Dit Reskrimum untuk pelaksanaan proses lidik dan sidik TP Pemilu dengan tetap melakukan koordinasi dan komunikasi baik dengan Bawaslu maupun kejaksaan guna terciptanya penegakan hukum sesuai dgn ketentuan yang berlaku dalam mensukseskan pemilu 2024.
Sambutan Kabid Humas Polda Jabar bahwa dalam pelaksanaan Operasi Mantap Brata tahun 2023-2024 ini diharapkan masing-masing pimpinan baik di tingkat Polda ataupun di Kewilayahan bisa menggalang Tokoh Ulama, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat untuk bisa memberikan beberapa testimoni yang sejuk, berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu serentak yang akan segera di mulai, sehingga bisa tercipta situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.
Sambutan Waka Polda Jabar bahwa Pada saat pelaksanaan Pemilu 2024 agar seluruh personel melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, empati untuk menghindari terjadinya penyimpangan, hindari perbuatan kontraduktif yang menyakiti masyarakat.
“Perkuat solidaritas internal jaga selalu netralitas dan pedomani kebijakan bapak Presiden yang dijabarkan oleh bapak Kapolri dengan melakukan tugas sesuai dengan tupoksi dan arahan pimpinan,” tambahnya.
Di akhir kegiatan diberikan penghargaan dalam rangka simulasi penanganan unjuk rasa kepada Polresta Bandung, Polres Cirebon Kota, Polres Bogor, Polrestabes Bandung, Polres Tasikmalaya, dan Polres Sumedang. (Rahmat)
