dutapublik.com, KARAWANG – Sejatinya program bantuan sosial ( bansos) yang digulirkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial RI diperuntukkan bagi warga yang masuk dalam kategori keluarga tidak mampu. Namun dalam pelaksanaannya ternyata masih banyak warga miskin yang tidak dapat menikmati program tersebut. Dan ironisnya banyak pula warga yang tidak layak menerima bansos justru malah menerima dan menikmati program tersebut.
Fakta ini menunjukkan adanya kesalahan dan reduksi dalam pendataan awal calon KPM penerima dana bansos. Dan seyogyanya pemerintah wajib melakukan perbaikan data serta evaluasi menyeluruh kepada penerima bansos yang tidak sesuai kriteria. Perbaikan data ini diharapkan dapat mengurangi penerimaan bansos yang tidak tepat sasaran.
Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan beberapa waktu lalu mengungkapkan ada ratusan ribu penerima bansos yang tidak tepat sasaran. Bansos salah sasaran itu mayoritas terjadi di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Pada tahun 2023, KPK menemukan adanya 493 ribu bansos yang tidak tepat sasaran. Menurut perhitungan KPK nilai tersebut setara dengan Rp. 523 miliar. Artinya lebih dari Rp. 500 miliar dana yang dialokasikan untuk program bansos tidak tepat sasaran.
Menyikapi hal tersebut, Kementerian Sosial Republik Indonesia ( Kemensos RI) telah mengumumkan langkah penting untuk memperbaiki pengelolaan bantuan sosial ( bansos) untuk tahun 2025.
Salah satu perubahan besar yang tengah dilakukan adalah penghapusan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS), yang akan diganti dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data penerima manfaat sekaligus memastikan distribusi bantuan sosial lebih tepat sasaran.
Data DTKS selama ini kerap menuai kritik karena dianggap tidak akurat. Banyak kasus ditemukan di mana masyarakat yang berhak justru tidak mendapatkan bantuan, sementara yang tidak berhak malah menerima bansos.
Dengan adanya data yang akurat, transparansi dan efektivitas program bansos diharapkan meningkat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga pendamping sosial sangat penting untuk memastikan keberhasilan program ini sehingga ketimpangan sosial dalam penyaluran dana bansos ini dapat dihindari dan distribusi dana bansos tepat sasaran. ( Endang Andi)
