dutapublik.com, PEKANBARU – 16 April 2025 Komandan Korem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Sugiyono, didampingi oleh Kasiter Kasrem 031/WB, Kapenrem, dan Pabintal, menerima audiensi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Riau di Markas Korem 031/WB.
Dalam audiensi tersebut, hadir langsung Ketua FKUB KH. Abd. Rahman, Qoharuddin, MA; Pnt. Frans P.F. Sirait, S.Si (Wakil Ketua); Jono, ST., MT (Anggota dari Buddha); Pandapotan Sitanggang, SP (Anggota dari Katolik); Lil Fadly Jamil, S.STP, M.Si (Anggota dari Muslim); dan Drs. H. Kamarudin Abdul Gafar, MA (Sekretaris).
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kebersamaan, dengan tujuan menjaga stabilitas dan kerukunan antarumat beragama di wilayah Riau.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua FKUB menyampaikan sejumlah aspirasi dan masukan terkait kondisi sosial-keagamaan serta persoalan strategis yang berdampak pada keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu isu yang disorot adalah permasalahan kebun sawit ilegal yang diduga dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar tanpa izin yang jelas, tidak membayar pajak, serta menggunakan tanah negara tanpa pelaporan resmi.
“Satgas Garuda kami memiliki kewenangan untuk membantu menertibkan penggunaan lahan negara yang tidak sesuai ketentuan. Prinsipnya, negara harus hadir untuk menegakkan aturan. Jika ada pelanggaran yang merugikan negara, maka aset tersebut dapat diambil alih dan hasilnya dikembalikan untuk kepentingan publik,” tegas Danrem.
Terkait pertanyaan seputar rencana revisi Undang-Undang TNI, Danrem menjelaskan bahwa tidak ada niat untuk mengembalikan fungsi dwifungsi TNI seperti di masa lalu.
“UU TNI sudah lama dirancang, dan rencana penyesuaian ke depan tidak bertujuan menghidupkan kembali peran ganda TNI. Yang ada hanyalah penempatan personel TNI di kementerian tertentu yang memerlukan keahlian khusus. Namun jika seorang prajurit aktif ditugaskan ke kementerian, maka harus keluar dari dinas militer aktif,” jelasnya.
Di akhir pertemuan, Danrem menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional dengan cara-cara damai.
“Negara kita adalah negara demokrasi. Menyampaikan pendapat itu boleh, bahkan dijamin. Namun jangan sampai bersikap anarkis. Kita bebas berdemokrasi, tetapi tetap harus menjunjung tinggi hukum dan etika,” pesan Danrem.
Audiensi ditutup dengan komitmen bersama antara Korem 031/WB dan FKUB Riau untuk terus bersinergi menjaga keamanan, kerukunan umat beragama, serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. (N.H)
