dutapublik.com, MADINA – Menanggapi pernyataan Wakil Bupati Mandailing Natal dalam pemberitaan terbaru terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana Wakil Bupati menyampaikan harapan agar “kebutuhan pokok program ini dapat disuplai secara mandiri,” membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan perputaran ekonomi lokal, aktivis mahasiswa Mandailing Natal, Lukmanul Hakim, menyampaikan kritik tajam terhadap kenyataan di lapangan. Ia menilai pentingnya implementasi program yang benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat Mandailing Natal.
Menurut Lukmanul Hakim, bagaimana mungkin harapan tersebut bisa tercapai sementara peran Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal sejauh ini belum tampak optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian keluar-masuknya komoditas kebutuhan pokok?
“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa komoditas dari luar daerah terus mengalir deras ke pasar-pasar lokal tanpa adanya filterisasi dan pengaturan yang berpihak pada produk-produk lokal. Akibatnya, produk pertanian dan kebutuhan pokok dari masyarakat lokal kalah bersaing, baik dari segi harga maupun kuantitas. Hal ini mematikan semangat petani dan pelaku usaha kecil lokal,” tegas Lukmanul Hakim, Kamis (19/6/2025).
Ia menambahkan, jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya akan sulit menciptakan suplai mandiri untuk program MBG, tetapi juga mustahil mewujudkan perputaran ekonomi lokal yang sehat. Justru sebaliknya, akan terjadi ketergantungan kronis terhadap suplai dari luar daerah, sementara pelaku ekonomi lokal semakin tersingkir.
Lukmanul Hakim mendesak agar:
1. Dinas Perdagangan mengambil langkah tegas dan terukur dalam mengontrol arus keluar-masuk komoditas kebutuhan pokok.
2. Kebijakan afirmatif diterapkan bagi komoditas lokal agar bisa bersaing secara sehat di pasar daerah sendiri.
3. Dinas terkait segera duduk bersama dengan pelaku UMKM, petani, dan distributor lokal untuk membangun skema distribusi dan perlindungan harga yang adil.
Lukmanul Hakim menyampaikan bahwa dirinya sangat mendukung Program MBG sebagai langkah yang baik dan patut diapresiasi. Namun, tanpa kebijakan pendukung yang konkret, harapan tersebut hanya akan menjadi angan-angan. Ia menekankan bahwa sudah saatnya pemerintah daerah tidak hanya berbicara soal mimpi, tetapi bekerja nyata, sesuai fakta di lapangan, dan menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap ekonomi rakyat.
“Jangan sampai Program MBG hanya menjadi ajang seremonial dan pencitraan. Pemerintah Mandailing Natal harus memastikan bahwa bahan pangan seperti sayuran, telur, dan beras benar-benar dibeli dari petani lokal, bukan dari luar daerah,” tegasnya.
Lukmanul Hakim juga menambahkan bahwa pemerintah seharusnya tidak hanya memprioritaskan pembangunan gedung, melainkan lebih penting membangun sistem distribusi pangan yang memberdayakan petani kecil, koperasi lokal, UMKM, dan pelaku usaha tani perempuan yang selama ini kerap tidak dilibatkan dalam proyek-proyek pemerintahan Mandailing Natal.
“Tugas pemerintah adalah memastikan semua lapisan masyarakat, termasuk petani perempuan, mendapatkan ruang yang adil dan berdaya dalam pembangunan ekonomi daerah,” pungkasnya. (S.N)
