dutapublik.com, SURABAYA – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh setiap 2 Mei dinilai tidak cukup hanya menjadi seremoni tahunan. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Suli Da’im, menegaskan momentum ini harus dimanfaatkan sebagai refleksi serius untuk membenahi tata kelola pendidikan di Jawa Timur.
Menurutnya, dengan jumlah 4.688 satuan pendidikan yang terdiri dari SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta, Jawa Timur memiliki potensi besar dalam sektor pendidikan. Namun, besarnya jumlah tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kualitas.
“Hardiknas ini harus menjadi titik evaluasi. Kita tidak kekurangan sekolah, tetapi masih menghadapi persoalan dalam pengelolaan dan pemerataan kualitas pendidikan,” ujar Suli Da’im.
Suli menyoroti bahwa banyak sekolah masih dikelola secara administratif dan belum sepenuhnya berbasis kinerja serta mutu pendidikan.
“Sekolah masih fokus pada rutinitas administratif. Padahal kepala sekolah harus berperan sebagai manajer yang mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan sekadar menjalankan program,” katanya.
Ia menilai penerapan perencanaan berbasis data, evaluasi kinerja yang objektif, serta inovasi pembelajaran masih belum merata di seluruh satuan pendidikan.
Dalam momentum Hardiknas, Suli juga memberikan catatan kepada Dinas Pendidikan Jawa Timur agar tidak hanya berfungsi sebagai regulator administratif.
“Dinas Pendidikan harus menjadi pengendali mutu. Tidak cukup hanya mengelola program, tetapi harus aktif melakukan supervisi, pembinaan, dan intervensi terhadap sekolah yang kualitasnya masih rendah,” tegasnya.
Menurutnya, keberhasilan pendidikan harus diukur dari dampak terhadap kualitas peserta didik serta pemerataan akses pendidikan.
Suli Da’im menegaskan bahwa dalam semangat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara sekolah negeri dan swasta.
“Sekolah swasta yang dibangun oleh masyarakat harus diapresiasi dan diperlakukan setara, bukan dipinggirkan,” ujarnya.
Ia menilai masih terdapat ketimpangan perhatian, terutama dalam akses program dan dukungan pemerintah.
Selain itu, ia juga menyoroti kesejahteraan guru, khususnya di daerah pedesaan dan sekolah swasta, yang dinilai masih jauh dari ideal.
“Masih banyak guru yang hidup jauh dari layak. Jika kita ingin pendidikan berkualitas, maka kesejahteraan guru harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Suli mendorong pemerintah untuk meningkatkan perhatian melalui kebijakan yang lebih berpihak, baik dari sisi insentif maupun jaminan sosial.
Menutup pernyataannya, Suli Da’im menekankan bahwa Hardiknas harus menjadi momentum perubahan nyata dalam tata kelola pendidikan.
“Hardiknas bukan sekadar peringatan, tetapi refleksi. Kita harus berani mengakui masih ada persoalan dan memperbaikinya secara serius,” pungkasnya. (Muh Nurcholis)
