dutapublik.com, BEKASI — Kondisi instalasi tiang dan kabel jaringan telekomunikasi yang semrawut di sepanjang Jalan Raya Cipayung–Ranca Malaka, tepatnya di RT 01/RW 05, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, menjadi sorotan masyarakat pada Senin (9/11/2026).
Berdasarkan dokumentasi di lokasi, sejumlah tiang terlihat miring bahkan roboh, sementara kabel jaringan melintang dan menjuntai di atas area persawahan milik petani. Kondisi ini dikhawatirkan membahayakan keselamatan serta mengganggu aktivitas pertanian.
Persoalan ini mendapat perhatian serius dari Ahmad Fatoni, tokoh masyarakat setempat. Ia menegaskan pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan dan pengelolaan jaringan harus segera turun tangan.
“Pihak terkait harus bertanggung jawab karena sudah mengganggu aktivitas petani dan menimbulkan risiko besar. Jangan hanya mencari keuntungan dengan memanfaatkan ruang publik, sementara saat terjadi masalah, masyarakat yang menanggung akibatnya,” tegas Ahmad Fatoni.
Ia juga mempertanyakan standar pemasangan kabel jaringan telekomunikasi di lokasi tersebut. Menurutnya, pemasangan tidak boleh dilakukan sembarangan tanpa memperhatikan keselamatan, ketertiban, dan ketentuan teknis yang berlaku.
“Jangan sampai kabel dipasang tanpa mengikuti spesifikasi maupun regulasi pemerintah. Jika sudah semrawut seperti ini, siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan atau kerugian warga?” ujarnya.
Ahmad Fatoni menegaskan persoalan ini bukan sekadar soal estetika. Tiang yang miring dan kabel yang menjuntai berpotensi membahayakan petani yang bekerja di sawah maupun pengguna jalan. Ia meminta penyedia layanan segera melakukan pemeriksaan, perbaikan, dan penataan ulang instalasi.
Pemerintah desa, kecamatan, serta instansi terkait diharapkan tidak tinggal diam. Pengecekan lapangan diperlukan untuk memastikan legalitas, standar pemasangan, dan pihak yang bertanggung jawab atas instalasi tersebut.
Jangan Tunggu Hingga Ada Korban
Persoalan ini harus ditangani sebelum menimbulkan kecelakaan. Masyarakat berhak mendapatkan lingkungan yang aman dan tertib. Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait belum memberikan klarifikasi mengenai izin, standar teknis, serta rencana penanganan kerusakan tersebut.
(SM Migung)
