dutapublik.com, JAKARTA — PT Palma Pertiwi Makmur (PPM) mendorong pengembangan program ketahanan pangan dan energi nasional melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Program ini dirancang untuk mengoptimalkan potensi daerah sekaligus mempercepat pembangunan tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah.
Komitmen tersebut disampaikan Direktur Utama PT PPM, Mardianto, dalam rapat pembahasan proyek percontohan pelaksanaan KPBU di kantor PT PPM, Kuningan, Jakarta, pada Kamis (5/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Mardianto didampingi Direktur Perencanaan serta jajaran direksi PT PPM. Kegiatan turut dihadiri oleh pemerintah daerah dari empat kabupaten di Provinsi Lampung, yaitu Tanggamus, Pringsewu, Lampung Barat, dan Pesawaran, setelah sebelumnya dimulai dengan Kabupaten Pesisir Barat.
Pembahasan difokuskan pada peluang kerja sama pengembangan potensi daerah, terutama pemanfaatan lahan yang belum produktif agar memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
Mardianto menjelaskan bahwa program ini disiapkan untuk mendukung percepatan swasembada sekaligus mewujudkan kedaulatan pangan dan energi nasional. Pelaksanaannya diharapkan menjangkau berbagai provinsi di Indonesia melalui kolaborasi pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat.
Ia menegaskan pengembangan kawasan harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Lahan tidak produktif menjadi sasaran utama, sementara kawasan konservasi seperti hutan lindung dan suaka margasatwa tetap dilindungi dari alih fungsi. Potensi pariwisata ramah lingkungan juga dapat dikembangkan di kawasan sekitarnya.
“Apapun potensi daerah itu harus kita kembalikan sehingga menjadi penghidupan bagi daerah itu sendiri. Cita-cita untuk menjadi lumbung pangan dunia harus diwujudkan dalam waktu tiga tahun ke depan, sejalan dengan visi besar Presiden Republik Indonesia,” ujar Mardianto.
Libatkan Desa dengan Pola Kemitraan Inti-Plasma
PT PPM menyiapkan pola kemitraan inti-plasma dengan menempatkan masyarakat desa sebagai bagian penting dari kegiatan ekonomi produktif. Desa diproyeksikan menjadi sektor utama yang berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan provinsi. Pelaksanaan juga diperkuat melalui keterlibatan asosiasi pangan dan energi di daerah.
PT PPM berperan sebagai perusahaan induk, pengelola aset, serta pengelola pendanaan bersama mitra strategis. Melalui skema KPBU, perusahaan menghadirkan alternatif pembiayaan yang tidak sepenuhnya membebani APBD maupun APBN. Model ini membuka ruang bagi pemerintah daerah mengembangkan potensi unggulan wilayah dari sektor pangan hingga energi dengan dukungan investasi yang terintegrasi.
Bupati Tanggamus Apresiasi Inisiatif PT PPM
Rencana kolaborasi mendapat respons positif dari pemerintah daerah. Bupati Tanggamus, H. Mohammad Saleh Asnawi, menyampaikan apresiasi atas inisiatif PT PPM. Menurutnya, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi tantangan tersendiri, sehingga kehadiran investasi dan skema KPBU dinilai dapat mempercepat pembangunan.
“Kami sangat menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif kolaborasi ini. Mengingat tantangan anggaran daerah yang terbatas, kehadiran investasi maupun kerja sama seperti KPBU ini sangat diharapkan untuk membantu percepatan pembangunan serta membawa keberkahan bagi masyarakat di Tanggamus, Pesawaran, Lampung Barat, dan Pringsewu,” ungkapnya.
Bupati Lampung Barat yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Pirwan Bachtiar, S.E., M.M., menyampaikan keterbukaan terhadap peluang investasi yang ditawarkan. “Kami dari Pemkab Lampung Barat sangat terbuka terhadap peluang investasi ini dan siap menunggu pemaparan teknis lebih detail,” ujarnya.
Dari Kabupaten Pringsewu hadir Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Hendrid, S.E., M.M., Kepala Bapperida Dr. Imam Fatkuroji, S.STP., M.IP., Kadis PUPR Amad Syaifudin, S.T., M.T., serta Kadis PMPTSP Ir. A. Handri Yusuf, S.T., M.T. Sementara dari Kabupaten Pesawaran diwakili Kadis PMPTSP Fanny Setiawan, S.Sos., M.M., dan Kadis Pariwisata Evans Saggita R., S.E., M.M.
Pertemuan ini menjadi langkah awal memperkuat koordinasi antara PT PPM dan pemerintah daerah dalam memetakan potensi serta kebutuhan masing-masing wilayah. Pembahasan teknis selanjutnya diharapkan memperjelas pola pembiayaan, pembagian peran, dan mekanisme pelaksanaan. Dengan demikian, program KPBU tidak hanya mendorong investasi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat.
Melalui kolaborasi pemerintah, badan usaha, dan masyarakat desa, pengembangan sektor pangan dan energi diharapkan menjadi penggerak kemandirian ekonomi daerah sekaligus mendukung agenda kedaulatan pangan dan energi nasional.
(S.N)
