dutapublik.com, BLORA – Mewakili Bupati H. Arief Rohman, S.I.P., M.Si., Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati, S.T., M M., mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2022 secara virtual dari Ruang Rapat di kantornya, pada Rabu (23/2).
Tema yang diusung dalam Rakornas tahun 2022 yang dipimpin Presiden ini adala Meningkatkan Kolaborasi dan Integrasi dalam Mewujudkan Ketangguhan Bangsa Menghadapi Bencana.
Dalam acara tersebut Wakil Bupati didampingi oleh Kepala Pelaksana BPBD Blora Slamet Widodo, S.Sos, M.Si. beserta jajaran.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo meminta kepada segenap pihak agar penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu dan secara sistematik.
“Mengingat, sebagai negara yang dilingkari oleh ring of fire (cincin api), dengan wilayah yang sangat luas, bencana merupakan keseharian kita. Indonesia termasuk 35 negara yang paling rawan risiko bencana di dunia.”
“Oleh karena itu, penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu, secara sistematik dan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020–2044 harus dilaksanakan dengan penuh komitmen, penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Dikatakan Jokowi, semua tahapan harus dilaksanakan secara disiplin dan konsisten. Indonesia harus menjadi bangsa yang tangguh terhadap bencana.
Jokowi mengungkapkan, bahwa sebagai salah satu pilar utama penanganan bencana, BNPB harus selalu berbenah diri. Ia pun kemudian memberikan beberapa poin arahan kepada BNPB dan jajarannya.
Disampaikannya, BNPB harus terus berbenah dengan budaya kerja yang berkualitas.
Pertama, budaya kerja BNPB harus siaga, antisipatif, responsif dan adaptif. Kedua, upaya penanggulangan bencana harus berorientasi pada pencegahan. Berbagai bencana seperti halnya gempa dan erupsi gunung api memang tidak dapat dicegah.
Meski demikian terdapat beberapa kejadian bencana yang dapat dicegah, seperti banjir dan tanah longsor. Orientasi pada pencegahan harus diutamakan.
Ketiga, infrastruktur untuk mengurangi risiko bencana harus terus ditingkatkan dan dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat.
Keempat, BNPB harus aktif untuk mengajak semua pihak pusat dan daerah agar semua program pembangunan harus berorientasi pada tangguh bencana.
Kelima, bangun sistem edukasi kebencanaan yang berkelanjutan, terutama di daerah-daerah rawan bencana.
“Gali berbagai kearifan lokal yang ada di masyarakat. Latih masyarakat untuk tanggap menghadapi bencana. Lakukan latihan, simulasi setiap saat, jangan tunggu sampai bencana terjadi,” lanjutnya.
Jokowi kemudian secara resmi membuka gelaran Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2022.
“Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2022 saya nyatakan dibuka,” tuturnya.
Jokowi juga menyampaikan apresiasinya kepada BNPB dan BPBD di seluruh Indonesia atas dedikasinya dalam membantu masyarakat.
“Saya mengucapkan terima kasih, mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran BNPB dan BPBD di seluruh tanah air Indonesia atas dedikasi, atas kerja kerasnya dalam membantu masyarakat di seluruh pelosok Indonesia dalam menghadapi berbagai bencana alam dan juga dalam menghadapi pandemi COVID-19,” ucapnya.
Pada kesempatan tersebut, sejumlah Menteri menyampaikan arahannya dalam Rakornas tersebut diantaranya Menko Perekonomian, Menko Polhukam, Mendagri, Menteri Keuangan dan Kapolri.
Hadir dalam kegiatan tersebut Menko PMK, Menteri Sekretaris Negara, Kapolri serta seluruh jajaran, Ketua Komisi VIII DPR RI, Kepala BNPB beserta segenap jajaran BNPB, serta diikuti secara virtual oleh Gubernur, Bupati, Wali Kota, Kepala Pelaksana BPBD di seluruh Indonesia.
Setidaknya Rakornas tersebut diikuti oleh sekitar 7000 peserta dengan rincian sekitar 6600 peserta hadir secara virtual dan sisanya hadir dilokasi acara.
Sementara itu, usai mengikuti Rakornas, Wabup meminta kepada BPBD Kabupaten Blora tetap siaga mengingat potensi bencana di Kabupaten Blora juga beragam mulai dari angin puting beliung, kebakaran, kekeringan, banjir, hingga tanah longsor.
“Bencana tidak bisa kita cegah, namun bisa diminimalisir akibatnya lewat upaya mitigasi. Maka kami minta BPBD untuk terus meningkatkan mitigasi di wilayah rawan bencana dan siaga 24 jam agar bisa merespon cepat informasi kebencanaan yang dilaporkan masyarakat,” terangnya.
Pihaknya juga meminta agar BPBD bisa menggandeng organisasi lainnya dalam melakukan penanganan bencana, baik unsur TNI Polri, PMI, maupun organisasi komunitas lainnya. (Rokim)
