dutapublik.com, PEKANBARU –Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Kepala Dinas Perhubungan Yuliarso, pada tanggal 01 September 2022 Resmi menaikkan tarif parkir khusus Wilayah kota Pekanbaru, diduga bersebrangan dengan motto Presiden RI Ir. Joko Widodo yang Pro Rakyat kecil.
Belum genap satu tahun setelah pemkot Pekanbaru menentukan pemenang Lelang tender yang dimenangkan PT Yabisa Mandiri untuk pengelolaan Peparkiran di Kota Pekanbaru ini dengan dugaan durasi 10 tahun ke depan.
Namun pihak dinas Perhubungan yang membidangi perparkiran sudah melakukan reaksi yang cukup meresahkan masyarakat kota Pekanbaru di mana kebijakan tersebut diduga mencederai masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah.
Ketua Dewan Pendiri Gerakan Pemuda Melayu Faisal AP, saat dimintai tanggapannya oleh awak media terkait hal tersebut menyampaikan, kebijakan yang diambil Kadishub ini sangat mencederai, melukai hati masyarakat kota Pekanbaru terkhusus masyarakat di kalangan menengah ke bawah.
“Yuliarso sebagai Kadishub harusnya paham dengan hitungan persentase, jangan seenaknya saja untuk menindas masyarakat ekonomi kecil yang seharusnya dibantu bukan malah di tindas dengan cara seperti sekarang ini,” tegas Faisal, Minggu (4/9).
Dirincikannya, uang parkir sepeda motor (R2) Rp. 2000 yang dulunya hanya Rp1000, artinya mengalami kenaikan 100%, sementara untuk parkir mobil Rp. 3000 yang dulunya Rp2000, artinya ini naik hanya 50%, kan perhitungan yang keliru.
“Ini namanya penindasan terhadap masyarakat yang ekonominya kecil,” ucap Faisal.
“Orang yang punya mobil sudah pasti kalangan menengah keatas, tidak ada ceritanya orang miskin punya mobil kan? kalo orang miskin itu hanya dapat beli sepeda motor, itupun mungkin masih kredit, bisah bisahnya Yuliarso menekan angka 100% untuk kalangan masyarakat miskin? Ada apa dengan Yuliarso?,” sebut Faisal yang juga ketua DPD LSM Fortaran ini.
“Saya meminta, PJ Walikota Pekanbaru Muflihun segra Evaluasi kadis perhubungan, karna program yang dikeluarkannya tidak pro rakyat yang justru melakukan penindasan dengan cara halus, masyarakat Pekanbaru tidak butuh pejabat seperti Yuliarso,” tutup Faisal. (Tim)
