Ketua Komite SDN 1 Pekon Ampai Merasa Tidak Dianggap, Curiga Kepala Sekolah Mempermainkan Dana BOS


dutapublik.com, TANGGAMUS – Miris, merasa tidak difungsikan oleh pihak sekolah, Ketua Komite SDN 1 Pekon Ampai Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, angkat bicara terkait realisasi dana BOS dan SPJ laporan dari pihak sekolah yang seharusnya ada stempel dan tanda tangan komite.

Pasalnya sejak tahun 2021 sampai dengan 2022 lalu, Ketua Komite SDN1 Pekon Ampai merasa sama sekali tidak dilibatkan oleh pihak sekolah dari segi realisasi anggara dana BOS yang diterima oleh pihak sekolah bahkan belanja barang yang dianggarakan melalui dana BOS hingga SPJ pelaporan ke dinas pendidikan pun Komite sama sekali tidak dilibatkan.

Saat dikonfirmasi komfirmasi awak media dutapublik.com via telpon selular, Ketua Komite SDN1 Pekon Ampai mengatakan Dana BOS di SDN 1 Pekon Ampai sama sekali tidak ada transparansinya dari pihak sekolah terhadap ketua komite.

“Saya benar-bener heran dengan Kepala Sekolah SDN 1 Pekon Ampai karena sama sekali tidak transparan terhadap saya selaku ketua komite apa lagi dengan masyarakat setempat untuk kegunaan anggaran Dana BOS, baru ini saya mengalami masalah seperti ini dari tahun 2021 sampai 2022 semenjak Ibu Ros menjabat Kepala Sekolah disini sama sekali tidak ada komunikasi sama saya apa lagi mau membicarakan terkait anggaran dana BOS,” imbuh M, Ketua Komite SDN 1 Pekon Ampai, pada Rabu (14/2).

“Padahal jelas kalau kita melihat aturan yang ada, salah satu bentuk trasparansi untuk pengelolaan dana BOS diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler. Kemudian Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 ini yang seharusnya dipelajari dan dipahami oleh semua pihak, khususnya oleh satuan pendidikan mulai dari kepala sekolah, kawan-kawan guru dan komite sekolah, yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas tata kelola layanan di sekolah,” tegas M.

“Itu yang mengatakan demikian bukan saya loh tapi Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud, Ibu Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd., dalam webinar Tata Kelola Dana BOS Sekolah Dasar Tahun 2021, pada Maret 2021 lalu saat ada kegiatan seminar,” ucap M.

“Lain halnya yang terjadi selama ini di SDN 1 Pekon Ampai tempat kita ini, itu lah yang sangat saya sayangkan selaku ketua komite saya sama sekali tidak dilibatkan jadi sudah sewajarnya kalau ada asumsi patut diduga ada penyelewengan dalam kegunaan Dana BOS tahun anggaran 2021 dan dana BOS tahun2022 lalu,” imbuhnya.

M menambahkan bahwa menjadi wajar ada Asumsi buruk karena tidak adanya ketransparanan dari pihak sekolah dengan ketua komite.

Ia juga sangat menyayangkan terhadap kehadiran kepala sekolah yang selalu datang terlambat paling cepat jam 9 pagi dan juga terkadang jam 10-11 baru tiba di sekolah karena waktu tempuhnya sangat jauh. “Ibu Kepala Sekolah ini kan tinggal di Bandar Lampung. Padahal di SDN 1 Pekon Ampai mempunyai perumahan, perumahan itu milik sekolah,” ujarnya.

“Saya pernah menyarankan untuk tinggal di perumahan namun seolah-olah diabaikan oleh Kepala Sekolah padahal jelas dong dampaknya karena sering terlambat padahal fungsi seorang kepala sekolah itu tidak main-main dan dia harus melakukan pengawasan terhadap para guru supaya guru tidak sebebasnya karena ada yang mengawasi mereka kalau ini malah terbalik justru kepala sekolahnya yang sering terlambat bahkan dalam satu minggu itu juga cuma berapa hari aja Kepsek nya yang masuk malah sering gak masuk.”

“Iya saya sudah lama jadi Ketua komite di SDN1 Pekon Ampai bahkan sudah tiga kali ganti Kepala Sekolah setiap dana Bos itu cair dan kegunaannya kalau belanja barang dibelikan apa aja semua komite pasti dilibatkan sedangkan SPJ laporan mereka ke dinas pendidikan tanpa ada tanda tangan dan stempel Komite apakah bisa diterima oleh Dinas, sedangkan dari tahun 2021- 2022 saya tidak pernah diminta oleh pihak sekolah menandatangani dan menstempel SPJ mereka,” sambungnya.

“Memang saya pernah berpesan sama kepala sekolah gak papa stempel dan tanda tangan saya ditekel aja tapi kalau dalam posisi mendesak dan bisa menghambat tugas mereka misal mereka ada acara di Dinas lalu ada berkas yang harus ditandatanganin oleh komite itu memang saya izinkan kalau untuk tanda tangan SPJ laporan mereka itu kan membuat RAB nya di Limau masa tanda tangan komite harus ditekel juga,” pungkas M.

Saat awak media dutapublik.com mencoba konfirmasi Ibu Ros selaku Kepala Sekolah SDN 1 Pekon Ampai via telpon selular, telpon Kepsek dalam posisi berdering namun tidak diangkat bahkan awak media mencoba menghubungi via pesan singkat WhatsApp namun belum dijawab hingga berita ini diterbitkan. (Sarip)





Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *