LSM Benteng Bekasi Desak Kejari Periksa 23 Sekolah Terkait Dugaan Penyalahgunaan Dana BOS Rp13,6 Miliar


dutapublik.com, BEKASI – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Benteng Bekasi meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi untuk segera memeriksa puluhan sekolah negeri di Kabupaten Bekasi yang diduga melakukan penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2025.(18/11/2026)

Desakan ini disampaikan menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan indikasi belanja fiktif Dana BOS senilai Rp 13,6 miliar pada sekolah negeri di Kabupaten Bekasi.

Ketua Umum LSM Benteng Bekasi, Turangga Cakra Udaksana, mengatakan modus yang diduga dilakukan pihak sekolah adalah melakukan belanja melalui aplikasi SIPLah, bersekongkol dengan 6 penyedia, kemudian setelah uang masuk ke rekening penyedia, uang tersebut dicairkan dan dikembalikan secara cash kepada pihak sekolah. Penyedia diduga mendapat fee sebesar 3-5%.

“Ini bukan lagi sekadar kesalahan administrasi. Ini sudah patut diduga sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Uang BOS itu uang rakyat, uang untuk anak-anak sekolah, bukan untuk dikembalikan ke kantong pribadi,” ujar Turangga Cakra Udaksana.

Berdasarkan data yang beredar, sekolah yang diduga terlibat antara lain 4 SDN, yakni SDN Sukaragam 1, SDN Sukadami 2, SDN Sukaresmi 5, dan SDN Sumberjaya 5, serta 19 SMPN yang tersebar di Cibarusah, Cibitung, Tambun Selatan, Cikarang, Serang Baru, Sukawangi, Setu, dan Muara Gembong.
Untuk itu, LSM Benteng Bekasi menyatakan sikap dan menuntut:

1. Kejari Kabupaten Bekasi segera melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap 23 kepala sekolah yang namanya disebut dalam temuan tersebut.

2. Kejari segera memeriksa 6 penyedia yang diduga terlibat, yakni AWK, JSB, TSS, SFF, SM, dan FS, termasuk menelusuri aliran dana dan rekeningnya.

3. Kejari memeriksa Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi sebagai pembina dan pengawas pengelolaan Dana BOS.

4. Kejari mengamankan dokumen SIPLah, bukti transfer, dan bukti penarikan tunai agar tidak dihilangkan.

5. Jika terbukti ada tindak pidana korupsi, Kejari segera menetapkan tersangka dan melakukan penyitaan aset untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 13,6 miliar.

“Kami tidak ingin kasus ini hanya berhenti di rekomendasi pengembalian. Kalau dibiarkan, tahun depan modus seperti ini akan terulang lagi. Kami minta Kejari bertindak tegas, transparan, dan tidak tebang pilih,” tegas Turangga Cakra Udaksana.

Ketua umum Benteng Bekasi meminta kepada Kejaksaan Negri Kabupaten Bekasi memeriksa 4 sekolah SDN dan 19 Sekolah SMPN di kabupaten bekasi terkait dugaan penyalahgunaan anggaran dana BOS

LSM Benteng Bekasi juga menyatakan akan terus mengawal kasus ini dan siap memberikan data serta laporan pengaduan resmi kepada Kejari Kabupaten Bekasi.

(Red)




ADIE@RT

Jangan Pernah jadi Titik Hitam diatas Kertas Putih.


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *