dutapublik.com, TANGGAMUS – Orangtua eks siswa Sekolah Menengah Kejuruan SMK Erlangga Kota Agung tak puas atas sikap Inspektorat Provinsi Lampung yang menyatakan masalah bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) hanya kelalaian administrasi pada Selasa (12/9/2023).
Menyikapi surat yang dikirim oleh Inspektorat Provinsi Lampung, orang tua eks siswa SMK Erlangga Kota Agung Sumpeno berencana akan segera melaporkan permasalah PIP tersebut ke Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung.
Apalagi sejak diterimanya surat yang dikirim oleh pihak Inspektorat Provinsi hingga saat ini ia sama sekali tidak pernah menerima surat baik dari Kejaksaan Negeri Kota Agung maupun dari Kepala Sekolah SMK Erlangga dan juga Kepala Yayasan Erlangga itu sendiri yang semestinya pihak Kajari Tanggamus memberikan keterangan atas hasil dari Inspektorat karena berkas laporan tersebut atas pelimpahan pihak Kajari ke Inspektorat.
Saat dikonfirmasi awak media dutapublik, Sumpeno mengatakan ia menghormati hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Lampung yang sudah susah payah turun ke Kabupaten Tanggamus, walaupun hasilnya sangat mengecewakan yang katanya cuma kelalaian administrasi. “Yang jadi pertanyaan saya dari sudut mana permasalahan PIP SMK Erlangga ini hanya dibilang kelalaian,” ujar Sumpeno.
Ia pun meminta terhadap pihak terkait maupun penegak hukum kiranya dapat menekankan terhadap pihak sekolah untuk mengumpulkan orang tua murid sejumlah 24 siswa siswi sesuai daftar penerima program PIP dan diharapkan pada pihak sekolah mohon kiranya untuk dapat membagikan buku tabungan PIP dan juga harus disaksikan pihak Inspektorat maupun penegak hukum, karena selama ini pengakuan pihak sekolah, bahwa buku tabungan tersebut masih di sekolah dengan alasan untuk arsip sekolah.
“Menurut saya justru sumber masalahnya ada di buku tabungan tersebut, dan Inspektorat tidak melakukan hal itu, coba kalau Inspektorat yang meminta pada pihak sekolah untuk membagikan buku tabungan para siswa penerima hal seperti ini yang tidak dilakukan,” ujarnya.
“Bagaimana para siswa siswi itu tau kalau mereka dapat bantuan PIP kalau buku tabungannya ditahan pihak sekolah, dapat atau tidaknya hanya sekolah lah yang tau karena mereka yang pegang buku tabungan siswa sementara Undang-undang Perbankan ada aturan kalau buku rekening harus dipegang sama yang berhak jadi tidak ada alasan pihak sekolah menahan buku rekening, jika ini dilakukan maka ada unsur perbuatan melawan hukum.”
“Kalau Inspektorat mengatakan hanya kelalaian adminstrasi yang saya pertanyakan buku tabungan PIP siswa selama bertahun tahun dikuasai oleh pihak sekolah itu menyalahi aturan apa tidak yang seharusnya buku tabungan tersebut dipegang oleh siswa sebagai penerima bantuan, apalagi alasannya mau buat arsip sekolah,” ungkap Sumpeno
Lanjut Sumpeno surat yang dikirim oleh Inspektorat tersebut ada beberapa poin yang salah satu poin menyebutkan yang mana meminta pada pihak sekolah untuk memberikan uang senilai satu juta rupiah yang diambil oleh pihak sekolah pada tahun 2022 lalu. “Itu pun uang satu juta tersebut diketahui setelah buku tabungan diberikan oleh pihak sekolah, setelah kita Print ke bank BNI baru kita tahu kalau di tahun 2022 anak saya ternyata dapat bantuan PIP.”
“Kemudian kalau Inspektorat mengatakan ini cuma masalah kelalaian adminstrasi, lalu apa tidak ada sanksi, jadi asumsi saya pihak Inspektorat Provinsi Lampung hanya sekedar datang ke sekolah SMK Erlangga dan cuma mendengarkan keterangan sepihak.”
“Yang jelas saya sangat kecewa atas masalah pemeriksaan Inspektorat jadi atas dasar hasil dari Inspektorat tersebut saya akan membawa permasalahan PIP SMK Erlangga ini ke tingkat yang lebih tinggi dalam hal ini Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung,” pungkasnya. (Sarip)






