dutapublik.com, MEMPAWAH – Aliansi Mahasiswa Pemuda Masyarakat Bersatu kembali menggelar Aksi Lanjutan Jilid 2 di halaman Kantor DPRD Mempawah pada sore hari ini. Namun, seluruh anggota DPRD Mempawah tidak satu pun hadir. Padahal, pada Aksi Jilid 1 lalu, aliansi telah menyampaikan bahwa mereka akan kembali dengan jumlah massa yang lebih besar dan pernyataan itu didengar langsung oleh pimpinan DPRD.
Koordinator Lapangan, Muslim, menyayangkan sikap DPRD Mempawah yang tidak hanya menolak menandatangani tuntutan pada Jilid 1, tetapi kini juga memilih untuk tidak hadir sama sekali pada Jilid 2. Pada aksi sebelumnya, yang hadir hanya Ketua dan Wakil Ketua DPRD, namun keduanya tidak bersedia membubuhkan tanda tangan serta meninggalkan lokasi tanpa membawa maupun meninggalkan dokumen tuntutan rakyat.
Muslim menegaskan bahwa ketidakhadiran DPRD Mempawah adalah bukti nyata kegagalan lembaga perwakilan rakyat dalam menunjukkan keberanian dan tanggung jawab moral di hadapan masyarakat.
“DPRD tidak hadir, bupati juga tidak hadir. Padahal dalam surat aksi kami sudah jelas meminta kehadiran Bupati Mempawah. Pada Jilid 1 pun bupati tidak muncul. Sampai kapan mereka lari dari rakyat? Sampai kapan pejabat-pejabat ini bersembunyi di balik jabatan tanpa berani berdiri di depan publik?” tegas Muslim dalam orasinya.
Aliansi menegaskan bahwa aksi ini bukan hanya bentuk protes, tetapi perlawanan terhadap praktik pemerintahan yang dinilai tidak transparan dan kurang memiliki empati terhadap kondisi masyarakat. Terutama menyangkut tuntutan pembatalan anggaran pembangunan Rumah Dinas Bupati yang dianggap tidak memiliki urgensi di tengah tekanan ekonomi rakyat.
Muslim juga menambahkan bahwa apabila DPRD dan bupati kembali memilih menghilang, maka pada Senin, 8 Desember 2025, massa akan menggelar Aksi Jilid 3 langsung di Kantor Bupati Mempawah.
“Tidak ada ruang lagi untuk mereka bersembunyi. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk hadir, karena perjuangan ini bukan milik mahasiswa saja, tetapi milik seluruh rakyat yang muak dengan arogansi kekuasaan.”
Aliansi Mahasiswa Pemuda Masyarakat Bersatu menegaskan bahwa gerakan ini akan terus berlanjut hingga pemerintah daerah menunjukkan sikap terbuka, bertanggung jawab, dan bersedia membatalkan anggaran yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
“Kami tidak akan berhenti. Jika mereka terus lari, rakyat akan terus mengejar,” tutup Muslim. (Mat Zeni).
