dutapublik.com, MEMPAWAH – Gelombang kritik terhadap rencana pembangunan pendopo rumah dinas Bupati Mempawah senilai Rp 15 miliar terus menguat. Setelah sejumlah organisasi mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD, kini tanggapan datang dari Aktivis HMI Mempawah, Wahyudi, yang menilai adanya kontras tajam antara citra prestasi pemerintah dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Dalam beberapa hari terakhir, Bupati Erlina menerima sorotan positif usai meraih penghargaan tingkat nasional. Pujian turut disampaikan Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan, yang menyebut capaian tersebut sebagai bukti keseriusan Pemkab Mempawah dalam mendorong pembangunan daerah.
Namun, menurut Wahyudi, apresiasi tersebut tidak semestinya menutupi persoalan prioritas anggaran daerah. Ia menegaskan bahwa masyarakat Mempawah memiliki harapan besar terhadap pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar, bukan proyek yang lebih menonjolkan aspek seremonial.
“Kami tidak anti pembangunan, tetapi kami menolak keras penganggaran Rp 15 miliar untuk pendopo di tengah kondisi rakyat yang masih membutuhkan fasilitas dasar. Prestasi boleh dirayakan, tetapi jangan sampai pujian itu membutakan pemimpin terhadap realitas,” tegas Wahyudi.
Ia menilai adanya kesenjangan narasi antara pemberitaan penghargaan Bupati dan aksi protes mahasiswa, yang mencerminkan kurangnya komunikasi efektif antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, pemerintah perlu lebih peka membaca kondisi di lapangan dan mendengar suara rakyat sebelum menetapkan anggaran sebesar itu.
“Hari ini pemerintah menerima penghargaan dan dipuji pejabat provinsi, tetapi rakyat bertanya: mengapa pendopo lebih penting daripada sekolah yang rusak, jalan berlubang, dan akses kesehatan yang belum merata? Ini adalah kontras yang tidak bisa diabaikan,” ujarnya.
Wahyudi juga mendesak DPRD agar tidak hanya terpukau oleh capaian pemerintah, tetapi menjalankan fungsi pengawasan secara serius. Ia menegaskan bahwa keputusan anggaran harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat luas, bukan sekadar kepentingan birokrasi.
“Kami meminta DPRD berdiri bersama rakyat, bukan menjadi stempel kebijakan. Jika aspirasi hari ini kembali diabaikan, gerakan mahasiswa akan terus berlanjut,” pungkasnya.
Pernyataan Aktivis HMI Mempawah tersebut semakin menegaskan bahwa polemik anggaran pendopo bukan sekadar isu teknis, melainkan tuntutan masyarakat akan transparansi, keadilan anggaran, dan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan warga. (Mat Zeni)
