dutapublik.com, PEKANBARU – Polda Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 di Aula Tribrata Mapolda Riau, Senin (27/4/2026).
Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto, para kepala daerah se-Provinsi Riau, jajaran TNI-Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pelaku usaha, serta berbagai instansi terkait lainnya.
Kapolda Riau Irjen Pol Dr. Herry Heryawan, S.I.K., M.H., M.Hum., dalam sambutannya menegaskan bahwa ancaman karhutla tahun 2026 harus dihadapi secara serius, terukur, dan kolaboratif sejak dini. “Karhutla bukan persoalan yang ditangani setelah kejadian. Kita tidak boleh menunggu api membesar baru bergerak. Seluruh elemen harus memperkuat kesiapsiagaan, khususnya di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi,” tegasnya.
Ia menjelaskan, langkah strategis yang perlu diperkuat meliputi penyiapan embung air, pembangunan sekat kanal, pembangunan menara pantau api, serta penerapan pendekatan multi-helix yang melibatkan pemerintah, TNI-Polri, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat.
Menurutnya, pencegahan menjadi kunci
utama dalam penanganan karhutla, melalui peningkatan edukasi, literasi, dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. “Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dampak karhutla tidak hanya soal hukum, tetapi juga menyangkut kesehatan, ekonomi, dan masa depan daerah,” ujarnya.
Kapolda juga menginstruksikan seluruh Kapolres jajaran untuk aktif turun ke lapangan guna memastikan kesiapan infrastruktur pendukung, seperti sumber air cadangan, embung, peralatan pemadam, kesiapan personel, hingga penguatan patroli terpadu berbasis teknologi.
Selain itu, Polda Riau terus memperkuat koordinasi dengan BNPB dan pemerintah pusat terkait langkah mitigasi lanjutan, termasuk kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) atau hujan buatan jika kondisi diperlukan.
Dalam forum tersebut juga disampaikan bahwa Provinsi Riau memiliki luas lahan gambut sekitar 5,3 juta hektare, terbesar di Indonesia. Kondisi ini menjadikan Riau sebagai salah satu wilayah paling rentan terhadap karhutla, terutama saat musim kemarau panjang dan peningkatan suhu akibat El Nino.
Secara nasional, sekitar 53.000 hektare kawasan terdampak karhutla pada 2026, dengan wilayah terdampak signifikan berada di Kalimantan Barat dan Riau.
Seluruh pihak sepakat bahwa penguatan kolaborasi menjadi kunci utama. Posko penanggulangan di BPBD akan diperkuat hingga tingkat provinsi dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
Kapolda Riau juga menyampaikan apresiasi kepada TNI, relawan, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat peduli api yang selama ini berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla.
Ia turut menekankan pentingnya peran media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan edukasi kepada masyarakat. “Kolaborasi ini harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kita harus bergerak bersama, menyamakan visi dan menjaga lingkungan agar tetap lestari,” pungkasnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Polda Riau
bersama Forkopimda menegaskan komitmen untuk memperkuat sinergi, respons cepat, dan aksi nyata dalam menghadapi ancaman karhutla sepanjang tahun 2026, demi menjaga keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. (NH)
