Arah Baru Polri 2025: Transformasi Penanganan Unjuk Rasa dan Penguatan SDM Pasca Apel Kasatwil

105

dutapublik.com, BOGOR – Wakapolri Komjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., resmi menutup kegiatan Apel Kasatwil Tahun 2025 di Satlat Brimob, Cikeas, Jawa Barat, pada Rabu, 26 November 2025.

Dalam amanatnya, Komjen Pol. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa Apel Kasatwil bukanlah akhir, melainkan titik awal untuk menjawab ekspektasi publik agar Polri tampil semakin transparan, humanis, responsif, serta berpegang pada prinsip to serve and protect.

“Apel Kasatwil merupakan momentum refleksi, transfer pengetahuan, serta evaluasi bersama atas kinerja sepanjang tahun 2025 yang menjadi dasar peningkatan kinerja Polri ke depan,” ujar Komjen Dedi.

Mantan Irwasum Polri itu menegaskan bahwa Polri bukan organisasi antikritik. Beragam masukan dari masyarakat, akademisi, dan para pemerhati menjadi landasan penting bagi Polri untuk terus bertransformasi menjadi institusi yang profesional dan dipercaya publik.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Polri mengundang seluruh pihak eksternal untuk menyampaikan masukan dan saran tertulis terkait perubahan paradigma penanganan unjuk rasa. Masukan ini akan menjadi bagian penting dalam penyusunan Peraturan Kapolri (Perkap) yang baru.

“Penyusunan Perkap dilakukan secara matang dengan mempertimbangkan pandangan koalisi masyarakat sipil, pakar, akademisi, serta berbasis studi komparatif, termasuk rencana referensi ke Inggris untuk memperdalam konsep code of conduct,” ujarnya.

Dedi menjelaskan bahwa studi banding ke Inggris akan dilakukan pada Januari 2026 untuk mendalami lima siklus tindakan yang menjadi standar kepolisian di negara tersebut. Aturan baru ini nantinya akan menggantikan pola tiga tahapan (hijau, kuning, merah) dengan lima tahapan yang mencakup enam cara bertindak berbeda.

“Setiap komandan lapangan wajib membuat laporan terperinci mengenai cara bertindak dalam lima tahapan unjuk rasa dalam bentuk decision log sebagai bahan evaluasi dan akuntabilitas untuk meningkatkan profesionalisme penanganan unjuk rasa ke depan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Komjen Dedi menekankan bahwa para Kapolres adalah calon pemimpin Polri di masa mendatang. Karena itu, kualitas sumber daya manusia menjadi penentu utama keberhasilan transformasi Polri.

Ia juga mengingatkan pentingnya berpikir kritis dan menyelesaikan setiap persoalan berdasarkan kajian serta fakta di lapangan. Polri turut mengambil pembelajaran dari peristiwa “Agustus Kelabu” dan “Black September,” khususnya mengenai kelayakan tenda personel yang harus diperbaiki agar lebih layak bagi pasukan yang bertugas berbulan-bulan.

Prototipe tenda baru telah dirumuskan melalui studi komparatif, lebih layak dan tidak panas, serta akan didistribusikan secara bertahap ke seluruh satuan wilayah.

Menutup amanatnya, Wakapolri mengapresiasi seluruh jajaran atas kinerja sepanjang tahun 2025 dan menegaskan pentingnya menyamakan visi selaras dengan program Akselerasi Transformasi Polri dan Quick Wins, sebagai wujud perubahan nyata dan terukur. (S.N)

 




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *