dutapublik.com, CIANJUR – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cianjur telah melaksanakan pendataan Non ASN bari- baru ini. Hal tersebut berdasarkan Surat Edaran dari MENPAN RB Nomor: B/1511/M.SM.01.00/2022 tentang Pendataan Tenaga Honorer (Non ASN) di lingkungan Instansi Pemerintah yang diterbitkan tanggal 22 Juli 2022, untuk memetakan berapa jumlah tenaga honorer di Instansi Pemerintah baik Pusat maupun daerah. Demikian dikatakan Kepala Bidang PPIK BKPSDM Kabupaten Cianjur, Andika Firdaus, kepada dutapublik.com saat ditemui diruang kerjanya. Kamis (6/10).
Andika menjelaskan, pendataan Non ASN ini agar diketahui berapa jumlah Non ASN di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Kami mendata karyawan yang masa kerjanya paling singkat minimal 1 tahun dengan usia minimal 20 tahun keatas dan maksimal 56 tahun keatas, ” katanya.
Andika mempertegas, bahwa pendataan tersebut bukan untuk perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau mengangkat Non ASN menjadi ASN. informasi itu menurut saya kurang tepat. Yang jelas hanya untuk pendataan saja.
” Kami menghimbau untuk karyawan Non ASN agar tetap tenang jangan panik, karena apapun informasi dari Pemerintah Pusat, pasti akan Kami sampaikan secara terbuka dan transparan. kalaupun ada informasi-informasi terkait perekrutan serta penseleksian PPPK pasti kami informasikan, ” paparnya.
Andika mengakui telah mengusulkan dari semua Dinas sampai ke Kecamatan usulan yang diterima 10.000, usulan tenaga non ASN dari tiap unit kerja untuk diinput ke aplikasi jumlahnya kurang lebih 10.000. Untuk tenaga ASN yang sudah masuk ke Aplikasi kurang lebih 7.000.
“Kami mengusulkan sesuai kategori dengan rincian untuk formasi tenaga guru yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan 7000, tenaga kesehatan yang di luar sumber dananya BUD 600,” tuturnya.
Dijelaskan Andika, bahwa usulan yang paling banyak adalah formasi tenaga guru.
“Formasi Guru paling banyak yang diusulkan dari Dinas Pendidikan dengan jumlah 7000,” tutupnya. (YN).
