dutapublik.com, MADINA – Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution meninjau secara langsung pendistribusian program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 5 Panyabungan, Kelurahan Kayujati, Kecamatan Panyabungan, pada Selasa (14/10/2025). Program ini dikelola oleh Yayasan Sahabat Peduli Sejahtera (SPS).
Bupati Saipullah menilai pendistribusian MBG berjalan lancar dengan menu yang cukup baik dan bergizi seimbang.
“Kami lihat menunya cukup bagus, ada sayur, buah, protein dari telur, tahu, dan nasi,” ujar Bupati.
Saat ini, sudah terdapat empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Kabupaten Madina. Namun, keempatnya masih dikelola oleh pihak swasta.
Terkait potensi inflasi akibat meningkatnya kebutuhan bahan pokok untuk operasional dapur MBG terlebih dengan target 50 hingga 60 unit SPPG di Madina Bupati Saipullah berharap agar bahan pangan seperti sayur, buah, telur, dan daging ayam dapat dipasok dari dalam daerah.
“Kalau itu bisa kita penuhi dari daerah sendiri, inflasi akan turun, ekonomi bergerak, masyarakat dapat pekerjaan, tenaga kerja berjalan, dan inflasi bisa kita jaga tetap di bawah,” jelasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Bupati akan menggelar rapat koordinasi bersama kepala OPD terkait, termasuk Dinas Koperasi dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), guna memetakan wilayah pemasok bahan pangan.
“Kami akan menentukan zona-zona kecamatan, mana yang menyiapkan sayur, mana yang menyiapkan daging, telur, dan ikan,” ujarnya.
Sementara itu, Fahrizal Efendi mengakui bahwa sebagian besar sayur di Madina masih berasal dari luar daerah.
“Yang swasembada saat ini baru beras untuk wilayah Tabagsel,” ungkapnya.
Ia optimistis keberadaan SPPG akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Dulu pertumbuhan ekonomi rata-rata lima persen secara nasional. Dengan adanya dapur makan siang gratis, kami berharap bisa meningkat hingga delapan persen,” harapnya.
Fahrizal juga menilai program MBG sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu mengurangi angka tengkes dan menggerakkan ekonomi masyarakat, terutama dengan melibatkan ibu hamil dan tenaga kerja lokal.
“Setiap dapur MBG bisa menyerap hingga 50 tenaga kerja,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pengelolaan SPPG akan dilakukan sesuai ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN) dengan memenuhi empat sertifikat dasar: Sertifikat Halal, Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (LHS), Sertifikat Air Layak Minum dan Sertifikat Chef.
“Kami akan memastikan keempat sertifikat dasar itu terpenuhi,” pungkas Fahrizal. (S.N)
