dutapublik.com, MEMPAWAH – Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Mempawah, Faisal, kembali melayangkan kritik keras terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Mempawah terkait penganggaran pembangunan rumah dinas Bupati Mempawah yang mencapai Rp22 miliar. Ia menilai keputusan tersebut sebagai bentuk prioritas yang keliru dan tidak berpihak pada masyarakat.
Menurut Faisal, Pemkab Mempawah saat ini berada dalam kondisi keuangan yang ketat, terbukti dari adanya pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebesar 20 persen dengan alasan efisiensi anggaran. Namun pada saat yang sama, pemerintah justru mengalokasikan anggaran besar untuk pembangunan rumah dinas baru.
“Ini sebuah ironi. Pemerintah berbicara tentang efisiensi, tetapi di sisi lain mengeluarkan anggaran puluhan miliar hanya untuk rumah dinas. Ini menunjukkan ketidakkonsistenan dalam pengelolaan anggaran daerah,” ujar Faisal.
Rumah Dinas Lama Masih Layak, Urgensi Pembangunan Baru Dipertanyakan
Faisal menegaskan bahwa rumah dinas bupati yang ada saat ini masih sangat layak digunakan, sehingga tidak ada urgensi mendesak untuk membangun yang baru. Menurutnya, proyek tersebut lebih menunjukkan kepentingan kenyamanan pejabat ketimbang kebutuhan masyarakat.
“Apa urgensinya membangun rumah dinas baru? Ketika infrastruktur rusak, pendidikan membutuhkan perhatian, dan pelayanan publik masih minim—itu jauh lebih penting daripada membangun tempat tinggal baru untuk pejabat,” tegasnya.
Ia menilai pemerintah harus lebih peka terhadap kondisi masyarakat, terlebih ketika sebagian warga masih mengalami kesulitan ekonomi, dan berbagai fasilitas umum membutuhkan peningkatan.
HMI: Anggaran Harus Pro-Rakyat, Bukan Pro-Kenyamanan Pejabat
HMI Mempawah menegaskan bahwa anggaran sebesar Rp22 miliar dapat dialihkan ke sektor-sektor yang lebih strategis serta berdampak langsung bagi masyarakat. Faisal menyebut beberapa kebutuhan yang lebih mendesak, antara lain: Perbaikan jalan lingkungan dan desa, Peningkatan kualitas sekolah, Penyediaan fasilitas kesehatan yang lebih memadai dan Program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan UMKM.
“Anggaran adalah amanah rakyat. Kalau digunakan untuk fasilitas pejabat, apa yang didapat rakyat? Pemerintah harus menempatkan skala prioritas secara benar. Ini uang publik, bukan uang pribadi,” ujarnya.
Sorotan Publik Meningkat, HMI Minta Pemerintah Tidak Abai
Di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah, Faisal menilai pembangunan rumah dinas baru dikhawatirkan memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.
“Kepercayaan publik itu mahal. Sekali pemerintah abai terhadap rasa keadilan masyarakat, dampaknya panjang. Kami di HMI mengingatkan agar kebijakan seperti ini tidak menurunkan kepercayaan rakyat,” katanya.
Faisal menambahkan bahwa di tengah berbagai tantangan pembangunan daerah, pemerintah seharusnya mengedepankan kebijakan yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat luas.
“Pemerintah daerah mestinya hadir dengan kebijakan yang menenangkan rakyat, bukan membuat rakyat bertanya-tanya soal keadilan anggaran. Jika benar pro-rakyat, tinggalkan dulu proyek yang tidak mendesak,” tutupnya. (Mat Zeni)
