Kasus Tenda Darurat Dipakai Buat Parkir Pegawai Dinas Pendidikan Cianjur, Aktivis: Memalukan Dan Tidak Punya Rasa Kemanusiaan

509

dutapublik.com, CIANJUR – Dialihfungsikannya tenda pengungsian menjadi tempat Parkir di Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Cianjur seperti yang sebelumnya diberitakan dengan judul “Tenda Darurat Warga Pengungsi Banyak Yang Membutuhkan Segelintir Orang Menyalahgunakan” mendapat kecaman dari Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Bencana Kabupaten Cianjur, Galih Widiaswara saat dihubungi Via Watssapp, Rabu (28/12/22).

Saat ini warga korban terdampak Bencana khususnya Sekolah terdampak bencana sedang kesulitan mencari tenda. Mereka berupaya menggunakan terpal bekas agar dapat berteduh melindungi diri panas terik dan hujan. Namun sangat Ironis sekali saat didapati di lingkungan Dinas Pendidikan tenda tersebut dialih fungsikan menjadi lahan Parkir.

“Kemarin memberikan tas berlogo bupati sempat menghebohkan warga Cianjur. Eeh sekarang buat warga Cianjur meradang dengan membuat ulah tenda yang seharusnya dipergunakan untuk pengungsi ini malah dipergunakan untuk parkiran motor,” ungkap Galih.

Galih menambahkan apabila Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga tidak membutuhkan lagi kenapa tidak diberikan kepada warga, karena mereka  sangat membutuhkan.

“Saya sangat prihatin Dinas Pendidikan tidak ada prikemanusiaan. Kami merasa geram atas perilaku Dinas Pendidikan, kepala dinas, sekertaris dan jajaran harus di copot dari jabatannya. Tunggu waktu kita pasti akan ke dinas pendidikan untuk turun aksi,” ucap Galih. 

“Jabatan hanyalah sementara seharusnya ketika mempunyai jabatan gunakan jabatan itu untuk prikemanusiaan,” sambungnya.

“Untuk itu kita akan mendesak kepala BKD untuk memberikan sangsi tegas kepada dinas pendidikan. Terutama meminta untuk memutihkan kepala dinas. Sekertaris dan jajaran dinas pendidikan yang kita anggap sangat memalukan terkait tenda malah dipergunakan untuk parkiran motor,” ujarnya.

“Tunggu pa kadis, Sekdis dan jajaran, kita pasti akan kepung dinas pendidikan yang tidak prikemanusiaan,” pungkas Galih.

Sementara saat dimintai tanggapannya Ketua Komisi D Atep Hermawan Permana ketika ditemui Duta Publik di Ruangan Sekwan DPRD Kab. Cianjur  enggan berkomentar.

“Sebaiknya ke Ketua DPRD aja karena itu kan menyangkut lembaga. Maaf ya saya tidak bisa berkomentar,” katanya. (Rendi)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *