dutapublik.com, LAMPUNG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung melalui Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) telah melimpahkan penanganan laporan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanggamus. Laporan tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) atas penggunaan dana APBD Tahun 2023 oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus, yang dialokasikan untuk belanja pelaksanaan reses sebesar Rp3.932.221.400 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan belanja sosialisasi peraturan perundang-undangan (Sosperda) serta wawasan kebangsaan sebesar Rp4.269.102.000 (empat miliar dua ratus enam puluh sembilan juta seratus dua ribu rupiah).
Hal ini dijelaskan oleh Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung, Armen Wijaya, S.H., M.H., mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Danang Suryo Wibowo, S.H., M.H., dalam surat resmi bernomor B-2691/L.8.5/Fs/05/2025 tertanggal 19 Mei 2025 yang ditujukan kepada Seno Aji, S.Sos., S.H., M.H., selaku Ketua Umum DPP KAMPUD.
Melalui surat jenis Pidsus-3A tersebut dijelaskan bahwa, sehubungan dengan laporan pengaduan dari DPP KAMPUD Nomor 06/B/Sek/LP/DPP-KAMPUD/I/2025 tanggal 23 Januari 2025 perihal indikasi kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) terkait penggunaan dana APBD Tahun 2023 oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus, maka berdasarkan petunjuk teknis Kejaksaan RI mengenai penanganan laporan atau pengaduan indikasi Tipikor, laporan tersebut dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanggamus.
Menanggapi langkah Kejati Lampung, Ketua Umum DPP KAMPUD, Seno Aji menyampaikan bahwa pihaknya tetap memberikan dukungan dan melakukan pendampingan atas tindak lanjut penanganan laporan dugaan KKN tersebut.
“Kami tetap mendukung Kejaksaan Tinggi Lampung di bawah komando Bapak Danang Suryo Wibowo, S.H., L.L.M., melalui Aspidsus Bapak Armen Wijaya, S.H., M.H., yang telah melimpahkan penanganan laporan pengaduan ke Kejari Tanggamus dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan konstitusionalnya, yaitu membongkar skandal dugaan Tipikor pada penggunaan dana APBD Tahun 2023 oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kejati Lampung dan/atau Kejari Tanggamus guna memberikan dukungan serta pendampingan terhadap penanganan laporan tersebut,” jelas Seno Aji, yang juga merupakan akademisi di salah satu universitas swasta di Lampung, pada Minggu (8/6/2025).
Untuk diketahui, laporan DPP KAMPUD tersebut telah didaftarkan ke Kejati Lampung pada masa kepemimpinan Dr. Kuntadi, S.H., M.Hum., pada Kamis (23/1/2025). Dalam keterangannya sebelumnya, Seno Aji menjelaskan bahwa pihaknya telah mengurai secara ringkas dugaan modus operandi pengelolaan dana rakyat pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus yang bersumber dari APBD 2023.
“Alhamdulillah, kami telah mendaftarkan laporan terhadap dugaan tindak pidana korupsi oleh pengguna anggaran bersama satuan kerja terkait di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2023. Modus operandi yang terjadi antara lain pada belanja pelaksanaan reses sebesar Rp3.932.211.400 yang terindikasi dilaporkan dengan pertanggungjawaban fiktif dan tidak sesuai kondisi sebenarnya. Selain itu, diduga ada pengkondisian penyedia jasa melalui modus sewa perusahaan serta pengurangan volume kegiatan dengan cara menggabungkan pelaksanaan reses tahap pertama dan kedua,” ungkap Seno Aji pada Rabu (29/1/2025).
Terkait dugaan Tipikor dalam belanja Sosperda dan wawasan kebangsaan, Seno menyebut modus yang dilakukan meliputi laporan pertanggungjawaban (LPJ) fiktif untuk sejumlah sub-item kegiatan karena tidak didasarkan pada pelaksanaan kegiatan yang nyata, melainkan disusun berdasarkan ketersediaan anggaran. Selain itu, diduga terjadi pengkondisian penyedia jasa melalui penyewaan perusahaan serta dugaan mark-up pada honorarium narasumber, moderator, pembawa acara, dan panitia.
Seno Aji juga menegaskan bahwa pihaknya meminta Kejati Lampung di bawah komando Kuntadi, S.H., M.H., melalui Aspidsus Armen Wijaya, S.H., M.H., untuk menegakkan hukum dan mengusut tuntas dugaan Tipikor ini sesuai amanat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Perilaku korupsi harus menjadi perhatian serius semua pihak. Jika tidak diberantas secara tegas dan menyeluruh, dikhawatirkan akan mengakar dan menjadi sistemik. Oleh karena itu, kami mendukung Kejati Lampung untuk tidak hanya mengupayakan pengembalian kerugian negara, tetapi juga mempidanakan pelaku sebagai bentuk efek jera, khususnya di Provinsi Lampung,” pungkasnya.
Senada dengan itu, Sekretaris Umum DPP KAMPUD, Agung Triyono, menegaskan bahwa laporan ini disampaikan dengan harapan agar Kejati Lampung melakukan penegakan hukum secara serius dan tegas.
“Kami berharap laporan ini ditindaklanjuti dengan penegakan hukum oleh Kejati Lampung, karena modus operandi yang dilakukan sangat beragam dan memuat unsur perbuatan melawan hukum serta merugikan keuangan negara. Laporan ini kemungkinan juga akan kami tembuskan ke Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tandasnya. (Sarip)
