dutapublik.com, MAJALENGKA – Pemerintah Indonesia telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai pengalihan Subsidi BBM. Apa yang terjadi pada penyaluran BLT BBM di Kabupaten Majalengka, data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dinilai semrawut, pasalnya fakta di lapangan masih banyak ditemukan orang yang tidak mampu dan layak untuk menerima manfaat, justru tidak pernah sekalipun tersentuh untuk mendapatkan Bantuan Sosial dari pemerintah.
Tak hanya berhenti di situ saja, bahkan jumlah KPM yang ada di desa-desa walaupun sudah ditentukan jumlah penerimanya oleh pihak Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Majalengka, masih saja terdapat data KPM yang sudah meninggal, atau sudah pindah domisili dari Desa, masih tercatat, terdata, sebagai penerima manfaat.
Informasi yang dapat dihimpun di lapangan dari beberapa sumber membenarkan bahwa data KPM yang telah meninggal atau pindah domisili masih tetap ada pada data.
Seperti pengakuan seorang narasumber perangkat Desa di salah satu Desa di Kabupaten Majalengka, memberikan pernyataan komentar melalui chat whatssapp sebagai berikut, “Eta nu maot sareng nu tos ngalih masih kadata, realisasinya mah kirang ti anu tos ditentukeun, ” (itu yang meninggal dan yang sudah pindah masih ke data, realisasinya pasti kurang dari yang sudah ditentukan,_red). katanya lewat aplikasi whatssapp kepada awak media.
Di tempat terpisah, narasumber lain di salah satu Desa di Kabupaten Majalengka, mengatakan bawa ada keluarga yang kurang mampu tidak pernah tersentuh mendapatkan bantuan sosial baik dari bantuan Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka maupun dari Pemerintah pusat.
“Terlihat dari segi kondisi rumah ataupun keadaan sehari-hari saja dirasa kurang untuk mencukupi nafkah keluarga, sungguh ironis memang, ” ucap sumber yang nggan disebut namanya.
Hal teesebut mendapat respon dari ketua AWI Kabupaten Majalengka, Masduki Muchsin, yang merasa kecewa atas penyaluran BLT BBM di kabupaten Majalengka yang dinilainya semrawut dan tidak tepat sasaran.
Saat diwawancarai awak media Masduki Muchsin, mengatakan, bahwa pelaksanaan Bantuan Sosial BLT BBM ini masih kacau balau, karena masih tetap menggunakan data yang lama sehingga tidak tepat sasaran.
“Masih banyak orang-orang miskin yang semestinya menerima tapi terabaikan, tidak bisa menikmati yang namanya bantuan BLT BBM, ” ungkapnya.
Persoalan sebenarnya, sambung Masduki, kalau tim verifikasi yang dibuat oleh Dinsos Kabupaten Majalengka bekerja dengan baik, door to door ke setiap rumah yang mendapat bantuan PKH ataupun BPNT, di cek langsung pendataan, tidak mungkin tidak akan tepat sasaran. Setidaknya bisa menimalisir bantuan itu akan tepat sasaran.
“Tapi kalau misalkan tim verifikasi atau tim verifikator hanya berdiam diri saja tanpa mengkroscek langsung ke lapangan, mana orang miskin dan mana orang yang berhak menerima bantuan sosial, dan masih saja berualang seperti ini ya…. tetap kacau balau, masa orang yang mampu mereka dapat bantuan sosial BLT BBM sementara yang betul-betul miskin tidak dapat.” ungkap Masduki sembari merasa kecewa. (Minggu, 11/9).
“Saya juga ini baru menemukan ada orang di salah satu Desa, mohon maaf anaknya punya keterbatasan (cacad) ibunya janda masuk kategori miskin itu tidak pernah dapat, bahkan beberapa minggu lalu, saya sudah sampaikan kepada TKSK supaya orang tersebut segera dibantu untuk mendapat bantuan, tapi kan kenyataan tetap tidak bisa terdata, dan ini yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita untuk membantu persoalan-persoalan mereka dilapangan, jangan sampai bantuan-bantuan dari pemerintah yang bertujuannya untuk membantu orang-orang miskin ini tidak ada gunanya dan manfaatnya karena tidak tepat sasaran. “pungkas Masduki. (HS).
