dutapublik com, KARAWANG – Hari ini sangat bersejarah bagi Polri berulang tahun ke-77. Usia yang sudah sangat matang, bijak dan arif, jika diibaratkan Manusia yang berulang tahun. Sabtu, 01 Juli 2023,
Dikutip dari artikel Dr. Yosminaldi, SH., MM., (Pemerhati Sosial-Politik, Hukum & Ketenagakerjaan), Polri berdiri resmi 01 Juli 1946, sekitar 1 tahun sejak Republik ini merdeka di tahun 1945. Cikal bakal Polri adalah Pasukan Pengamanan yang disebut dengan *Bhayangkara* di zaman Kerajaan Majapahit Patih Gadjah Mada yang bertugas melindungi Raja dan Kerajaan.
Perjalanan sejarah panjang Polisi di Indonesia terus bergulir melalui era-era masa pendudukan Jepang, Hindia Belanda dan era memasuki Indonesia merdeka di di tahun 1945.
Pada 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No.11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara bertanggungjawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai HARI BHAYANGKARA hingga saat ini.
Sebagai salah satu lembaga penegak hukum utama di negara demokrasi ini, Polri selalu memperbaharui dan memperbaiki kinerjanya di setiap era pemerintahan. Transformasi dan Reformasi yang selalu dilakukan di tubuh Polri bertujuan untuk menyesuaikan diri dengan tantangan zaman dan peningkatan pengabdian kepada masyarakat.
Tak bisa dibayangkan, sebuah negara dan tatanan kehidupan masyarakat yang beragam seperti Indonesia ini tak memiliki lembaga kepolisian sebagai Pengayom dan Pelindung Rakyat yang memiliki motto RASTRA SEWAKOTTAMA yang berarti PELAYANAN UTAMA. Artinya, Polri selalu dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik, perlindungan kepada segenap rakyat dan abdi utama negara dan bangsa.
Selama perjalanan panjang kiprah kepolisian RI di berbagai era Pemerintahan mulai era pasca kemerdekaan, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru dan Orde Reformasi, Polri tak henti-hentinya menjadi garda terdepan dalam mengayomi dan melindungi segenap rakyat Indonesia demi terwujudnya keamanan, ketertiban dan ketenteraman di masyarakat.
Namun, sebagai bagian dari Pemerintah alias Lembaga Eksekutif yang menjalankan kekuasaan negara, Polri tentu tak bisa lepas dari pengaruh kebijakan dan kepentingan kekuasaan di setiap era yang sudah berlangsung sejak kemerdekaan sampai saat ini. Kepentingan kekuasaan adalah salah satu tantangan utama Polri dalam setiap menjalankan tugas-tugasnyanya sebagai abdi negara.
Lantas, bagaimana posisi ideal Polri agar mampu mengejawantahkan setiap kebijakan Pemerintah untuk kemaslahatan rakyat, negara dan bangsa secara tepat, efektif dan optimal ?
Setiap gerak langsung kehidupan masyarakat, tak bisa dilepaskan dari keberadaan Polisi sebagai Pengayom dan Pelindung Rakyat. Ketertiban, Keamanan dan Ketenteraman di masyarakat adalah tujuan utama dan sasaran utama pelaksanaan tugas-tugas kepolisian RI.
Apapun semboyan atau slogan yang dibuat dan diciptakan oleh Pimpinan Polri di setiap era kepemimpinannya, tentu bertujuan agar tantangan kehidupan yang makin komplek di era teknologi canggih ini bisa dihadapi, diatasi dan dituntaskan oleh Polri dengan baik dan sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku.
Polri harus selalu siap dan waspada dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di masyarakat yang makin “unpredictable” dan tak menentu ini saat ini dan masa mendatang.
Kesiapan semua jajaran Polri untuk selalu menjadi Bhayangkara Negara yang mumpuni, profesional dan berintegritas, tak bisa lagi hanya sebatas slogan dan impian. Polri harus selalu berbenah dan membenahi diri untuk selalu memberikan perlindungan dan pengayoman terbaik untuk segenap anak bangsa di negeri tercinta ini.
Polri harus menjadi lembaga penegak hukum yang selalu ada dihati rakyat. Polri harus bisa dan mampu menjadi IDOLA dan PETUGAS NEGARA yang Pro kepentingan rakyat untuk kebaikan dan kesejahteraan umum.
Polri harus selalu membela dan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Penegakkan hukum oleh Polri harus benar-benar anti diskriminatif, hukum tegak lurus, objektif, adil dan benar-benar mengayomi masyarakat. (Radi).
