dutapublik.com, TAPSEL – Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat proses pemulihan di wilayah terdampak bencana.
Upaya tersebut ditunjukkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, yang menyerahkan langsung 120 unit hunian tetap (huntap) tahap pertama kepada masyarakat terdampak bencana.
Penyerahan dilakukan di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, pada Jumat (27/3/2026).
Penyerahan huntap ini merupakan langkah percepatan dalam masa transisi dari fase tanggap darurat menuju fase rehabilitasi dan rekonstruksi yang dijadwalkan mulai 1 April 2026.
Huntap diberikan kepada masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat atau hilang akibat bencana.
Pembangunan hunian tersebut menggunakan skema komunal dengan dukungan pihak nonpemerintah, yakni Yayasan Buddha Tzu Chi. Yayasan Buddha Tzu Chi merencanakan pembangunan sebanyak 2.603 unit huntap yang tersebar di tiga provinsi terdampak, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Nah, ini termasuk gotong royong tercepat. Saya sampaikan, ini yang paling cepat,” ujar Tito.
Ia menjelaskan, pembangunan huntap dilakukan melalui dua skema, yakni in-situ dan komunal. Pada skema in-situ, masyarakat dapat membangun rumah secara mandiri di lokasi yang aman dan layak dengan bantuan dana sebesar Rp60 juta dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang dicairkan dalam dua tahap.
Selain itu, masyarakat juga dapat menyerahkan proses pembangunan kepada BNPB.
Sementara pada skema komunal, pembangunan dilakukan dalam satu kawasan yang lahannya disediakan oleh pemerintah daerah. Proses pembangunan dapat dilakukan oleh Kementerian PKP maupun melalui kolaborasi dengan kementerian, lembaga lain, dan pihak nonpemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Tito mengapresiasi kinerja Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, yang dinilai cepat dalam menghimpun dan melaporkan data kerusakan rumah warga, baik rusak ringan, sedang, maupun berat, lengkap dengan identitas pemilik.
Menurutnya, kecepatan pelaporan data sangat penting agar penyaluran bantuan dapat segera dilakukan, termasuk penyediaan hunian tetap.
Berkat data yang lengkap, masyarakat terdampak juga telah menerima berbagai bantuan, seperti Jaminan Hidup (Jadup), Dana Tunggu Hunian (DTH), Bantuan Isian Hunian (BIH), hingga Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE). “Ini semua karena datanya paling lengkap dari Pak Bupati, Pak Gus Irawan,” ujarnya.
Ia berharap daerah terdampak lainnya dapat meniru langkah tersebut. Semakin cepat data diterima, semakin cepat pula Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan verifikasi di lapangan. “Makin cepat datanya, maka BNPB bisa bergerak. Menteri PKP juga bisa segera bergerak,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait turut memuji ketepatan pemilihan lokasi pembangunan huntap. Ia menilai lokasi tersebut mendukung keberlangsungan hidup masyarakat karena dekat dengan fasilitas umum seperti pasar, sekolah, dan rumah sakit.
“Lokasi ini sangat tepat. Ekosistemnya sudah baik dan sesuai arahan Presiden, yakni mempermudah masyarakat,” tandasnya. (S.N)
