dutapublik.com, PONOROGO –
Keputusan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN satu hari dalam sepekan tidak dapat dipandang sebagai kebijakan yang berdiri sendiri. Kebijakan ini merupakan bagian dari arus besar kebijakan nasional yang tengah didorong pemerintah pusat dalam merespons tekanan global, khususnya terkait energi dan efisiensi fiskal.
Sejak 1 April 2026, pemerintah pusat secara resmi menerapkan pola kerja WFH bagi ASN di seluruh Indonesia sebagai bagian dari strategi efisiensi energi dan transformasi birokrasi. Kebijakan ini bahkan diproyeksikan mampu menghemat belanja negara hingga Rp6,2 triliun dari sisi kompensasi BBM, serta menekan konsumsi BBM masyarakat hingga Rp59 triliun secara nasional. Lebih jauh, total efisiensi anggaran dari berbagai kebijakan pendukung, termasuk pembatasan perjalanan dinas, diperkirakan mencapai Rp121-130 triliun.
Dalam konteks ini, langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejatinya merupakan bentuk alignment kebijakan daerah dengan agenda nasional. Namun, persoalan utama bukan terletak pada niat kebijakan, melainkan pada kedalaman dampaknya.
Efisiensi atau Sekadar Simbolik?
WFH memang menjanjikan pengurangan mobilitas ASN dan konsumsi energi. Namun, jika ditarik dalam konteks APBD, muncul pertanyaan mendasar: apakah efisiensi dari WFH cukup signifikan dibandingkan dengan struktur belanja daerah secara keseluruhan?
Kita tidak bisa menutup mata bahwa dalam praktiknya, belanja daerah masih didominasi oleh belanja pegawai, proyek infrastruktur, serta program-program yang tidak selalu berbasis kebutuhan prioritas.
Jika penghematan hanya difokuskan pada konsumsi BBM ASN, sementara potensi pemborosan pada proyek bernilai miliaran rupiah tidak disentuh, maka WFH berisiko menjadi efisiensi semu terlihat di permukaan, tetapi minim dampak struktural.
Belajar dari Kebijakan Nasional
Pemerintah pusat sendiri tidak hanya berhenti pada WFH. Kebijakan ini dikombinasikan dengan:
Pemangkasan perjalanan dinas hingga 50–70%, Pembatasan penggunaan kendaraan dinas dan Dorongan masif digitalisasi birokrasi.
Artinya, WFH hanyalah satu instrumen dari paket besar reformasi efisiensi.
Jika Jawa Timur hanya mengambil sebagian kecil dari kebijakan ini, tanpa keberanian melakukan evaluasi belanja secara menyeluruh maka arah reformasi akan menjadi pincang.
Risiko Pelayanan Publik dan Disiplin ASN
Tantangan lain yang tidak boleh diabaikan adalah kualitas pelayanan publik. Pemerintah pusat menegaskan bahwa sektor layanan langsung seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi publik harus tetap berjalan normal.
Namun, dalam praktik birokrasi daerah, WFH berpotensi menimbulkan:
Disrupsi koordinasi antar-OPD, Penurunan kecepatan pelayanan administratif dan Ketimpangan kinerja antar unit kerja.
Tanpa sistem pengawasan berbasis output, WFH bisa berubah dari instrumen efisiensi menjadi ruang abu-abu produktivitas ASN.
WFH seharusnya tidak berhenti sebagai kebijakan teknis, tetapi menjadi pintu masuk reformasi birokrasi yang lebih mendalam, antara lain:
Digitalisasi layanan publik secara menyeluruh, Penguatan sistem kerja berbasis kinerja (KPI) dan
Evaluasi total terhadap struktur belanja daerah.
Jika tidak, maka WFH hanya akan menjadi “kebijakan populis administratif” terlihat progresif, tetapi tidak menyentuh akar persoalan tata kelola.
Penutup
Langkah Gubernur Jawa Timur patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya efisiensi dan modernisasi birokrasi. Namun, publik tidak cukup diyakinkan hanya dengan simbol kebijakan.
Yang ditunggu masyarakat adalah keberanian pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi yang sesungguhnya yakni memangkas pemborosan struktural, bukan sekadar mengatur pola kerja pegawai.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan terletak pada berapa hari ASN bekerja dari rumah, melainkan pada satu hal yang paling mendasar: seberapa besar kebijakan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Oleh
Dr. H. Suli Da’im, M.M.
(Dosen UMSURA)
