dutapublik.com, MADINA – Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah Kabupaten Mandailing Natal kian marak dan menjadi perbincangan luas di kalangan masyarakat serta media online. Investigasi di berbagai kecamatan, seperti Siabu, Naga Juang, Hutabargot, Kotanopan, Muara Sipongi, Batang Natal, Lingga Bayu, hingga Muara Batang Gadis (MBG), menunjukkan bahwa aktivitas ilegal ini berlangsung secara terbuka tanpa hambatan berarti.
Sejumlah warga mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap aparat penegak hukum, khususnya Polres Mandailing Natal dan instansi terkait, yang dinilai tidak bertindak tegas terhadap pelaku tambang ilegal. Seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Batang Natal menyatakan keprihatinannya atas kondisi ini.
“Mandailing Natal termasuk daerah rawan bencana. Kita harus belajar dari kejadian sebelumnya, di mana hampir 70% wilayah ini pernah terdampak bencana. Kerusakan hutan lindung dan pencemaran daerah aliran sungai (DAS) akibat PETI semakin parah,” ujarnya, Minggu (16/3/2025).
Ia juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum aparat dalam membiarkan atau bahkan melindungi aktivitas tambang ilegal tersebut.
“Kalau aparat penegak hukum, seperti Kapolres, Koramil, dan Babinsa, tidak terlibat, para mafia tambang tidak akan berani beroperasi. Contohnya, di Kecamatan Panyabungan, ribuan gelundung yang menggunakan merkuri dibiarkan. Puluhan tong besar, alat berat ekskavator, serta aktivitas tambang ilegal lainnya juga tidak mendapat tindakan,” tambahnya.
Isu yang beredar di masyarakat menyebutkan bahwa setiap alat berat ekskavator yang beroperasi di lokasi tambang ilegal harus memberikan “setoran” kepada oknum tertentu sebagai bentuk perlindungan.
Masyarakat Mandailing Natal mendesak Kapolda Sumatera Utara untuk segera menurunkan tim khusus guna menindak tegas para pelaku tambang ilegal serta menyelidiki dugaan persekongkolan antara mafia tambang dan aparat.
“Kami tidak ingin terus-menerus menanggung dampak buruknya, terutama saat ini memasuki musim penghujan yang berisiko memicu bencana,” tegas salah seorang warga. (S.N)
