Geger! Nama Oknum TNI Diduga Dicatut Mafia Tambang Emas Liar di Madina, Dandim 0212/TS Janji Operasi Besar-Besaran!


dutapublik.com, MADINA – Isu panas mencuat terkait aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Sejumlah aktivis dan mahasiswa mendesak Dandim 0212/Tapsel, Letkol Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo, untuk segera mengevaluasi jajaran Koramil yang diduga terlibat atau kecolongan dalam pengawasan teritori.

Pasalnya, wilayah Koramil 14 Kotanopan, Koramil 16 Batang Natal, dan Koramil 17 Natal disebut-sebut menjadi sarang aktivitas tambang ilegal menggunakan alat berat excavator. Parahnya lagi, belakangan muncul praktik “jual nama”, di mana sejumlah pihak mencatut nama oknum Koramil bahkan nama Dandim sebagai back-up kegiatan ilegal tersebut.

Ketua Millenial Foundation Madina, Sefly Porkas Lelo Harahap, angkat bicara.
“Pengerusakan alam akibat tambang ilegal ini sudah lama terjadi dan jelas melanggar hukum. Isu yang beredar juga menyebut ada pihak-pihak yang mencatut nama Danramil, Dandim, bahkan Danrem. Ini harus menjadi atensi serius Dandim untuk segera evaluasi jajarannya, khususnya Koramil 14 Kotanopan yang dipimpin Kapten Arh ME Harahap, Koramil 16 Batang Natal oleh Kapten Inf Zamril, dan Koramil 17 Natal oleh Kapten M.M Napitupulu,” tegas Sefly, Sabtu (19/07) di Panyabungan.

Ia juga menyebut evaluasi perlu dilakukan bukan hanya demi membersihkan nama baik institusi TNI, tetapi juga untuk menepis isu miring yang beredar di masyarakat.

“Kalau evaluasi dilakukan secara terbuka, kepercayaan masyarakat bisa kembali. Tapi jika tidak, apalagi setelah muncul isu baru bahwa Koramil 14 Kotanopan diduga menerima upeti dari aktivitas tambang ilegal di wilayah TNBG KPH 8 Desa Batahan, maka sama saja mengiyakan isu tersebut,” tambahnya.

Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Letkol Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam.

“Terima kasih atas informasinya. Kita akan melakukan operasi terpadu bersama beberapa instansi terkait untuk merespons laporan masyarakat. Kami mendukung penuh program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan jika ada personel yang terlibat, akan kita proses hukum,” tegas Dandim. (S.N)





Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *