dutapublik.com, MEDAN – Penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan Smart Board dan meubilair di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dengan nilai mencapai Rp100 miliar, kembali menjadi sorotan publik.
Koordinator Aksi Pergerakan Mahasiswa Anti Korupsi (PERMAK) Sumut, Yunus Dalimunthe, dalam demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) dan Kantor Gubernur Sumut, Selasa (16/9/2025), mendesak agar Kejati Sumut segera mengambil alih kasus tersebut. Menurutnya, penanganan perkara di Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat dinilai mandek.
Yunus menyebut, dugaan kasus ini bermula dari adanya perubahan anggaran yang diprakarsai oleh mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat, Faisal Hasrimy, yang kini menjabat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut. Ia diduga memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan pergeseran anggaran untuk pengadaan Smart Board dan meubilair. Meskipun sempat ditolak karena alasan teknis, perubahan itu tetap dipaksakan.
Selain itu, Faisal juga dituding terlibat dalam aliran dana miliaran rupiah dari proyek tersebut, bahkan dikaitkan dengan pembiayaan politik salah satu calon gubernur pada Pilkada Sumut 2024. Proyek serupa disebut terjadi di sejumlah daerah lain, seperti di Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, hingga Dinas Pendidikan Provinsi Sumut.
“Proses tender diduga direkayasa, sementara serah terima barang dilakukan secara tergesa hanya dalam hitungan hari. Ini bukan lagi korupsi biasa, melainkan skenario yang disusun rapi demi kepentingan pribadi dan politik,” tegas Yunus dalam orasinya.
Adapun tuntutan PERMAK antara lain:
1. Kejati Sumut diminta mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi Smart Board Langkat yang dinilai mandek di Kejari Langkat.
2. Memeriksa pimpinan dan Badan Anggaran DPRD Langkat yang diduga menerima “uang ketok”.
3. Menangkap serta memeriksa pejabat Dinas Pendidikan Langkat, termasuk Sekretaris Disdik Robert Hendra Ginting dan Kabid SD Fajar.
4. Mendesak Gubernur Sumut segera mencopot Faisal Hasrimy dari jabatan Kepala Dinas Kesehatan Sumut.
Hingga kini, penyidikan dugaan korupsi pengadaan Smart Board senilai Rp50 miliar di Dinas Pendidikan Langkat Tahun Anggaran 2024 masih berjalan. Namun, mantan Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy belum juga diperiksa oleh Kejari Langkat, sehingga desakan agar Kejati Sumut mengambil alih penanganan kasus ini semakin menguat. (S.N)






