dutapublik.com, JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Wilayah Fast Respon Nusantara (PW FRN) Counter Polri Nusantara, Agus Flores, melontarkan kritik keras terhadap dugaan praktik diskriminatif dalam penanganan perkara di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Dalam pernyataan tertulisnya, Agus menyoroti fenomena yang ia sebut sebagai “Studi Kasus 2025”, di mana masih terdapat oknum aparat yang mempercepat proses hukum bagi pihak yang memiliki uang, sementara masyarakat kecil justru dipersulit dengan berbagai alasan dan hambatan dalam mencari keadilan.
“Orang ada duit, perkara dipercepat di Kepolisian. Yang nggak ada duit, banyak alasan. Saya minta Kapolri dan Kapolda segera pecat orang seperti itu,” tegas Agus Flores.
Agus menilai, perilaku seperti ini bukan hanya mencoreng nama baik institusi Polri, tetapi juga memperburuk citra dan kepercayaan publik yang tengah dalam proses pemulihan.
“Polri sedang terpuruk. Jangan ditambah-tambah lagi dengan hal-hal yang merusak. Ini menyangkut kerja dan perjuangan kami sebagai mitra kontrol sosial,” lanjutnya.
Menurut Agus, pernyataannya bukanlah asumsi, melainkan berdasarkan kasus nyata yang ia tangani secara langsung sepanjang tahun 2025. Ia menegaskan perlunya reformasi internal yang nyata di tubuh Polri agar integritas dan keadilan benar-benar dapat ditegakkan.
PW FRN Counter Polri Nusantara mendesak pimpinan tertinggi Polri untuk segera melakukan langkah-langkah konkret, di antaranya:
1. Melakukan evaluasi internal menyeluruh terhadap proses penanganan perkara di tingkat penyidik dan unit reserse.
2. Mencopot oknum aparat yang terbukti melakukan praktik transaksional dalam proses hukum.
3. Membangun kembali integritas dan transparansi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.
Sebagai organisasi yang aktif memantau kinerja aparat penegak hukum, FRN menegaskan tidak akan tinggal diam terhadap segala bentuk penyimpangan di lapangan.
“Jika hal ini dibiarkan, kepercayaan publik terhadap Polri akan terus menurun. Ini bukan hanya soal nama institusi, tetapi juga soal masa depan hukum dan keadilan di negeri ini,” tutup Agus Flores.
Fast Respon Nusantara (FRN) merupakan jaringan pemantau kinerja lembaga negara serta mitra masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik, khususnya terhadap institusi penegak hukum seperti Polri. PW FRN Counter Polri Nusantara yang dipimpin oleh Agus Flores aktif mengadvokasi berbagai kasus ketidakadilan yang menimpa masyarakat kecil di berbagai daerah di Indonesia. (N.H)
