dutapublik.com, SULUT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih di daerah.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peningkatan Integritas, yang digelar di Ruang CJ Rantung, Kantor Gubernur Sulut, Rabu (26/11/2025).
Rapat ini menjadi bukti sinergi kuat antara KPK dan Pemprov Sulut dalam memastikan pengelolaan anggaran serta pelayanan publik yang transparan dan berintegritas.
Wakil Gubernur Sulut, Dr. Victor Mailangkay, yang mewakili Gubernur Yulius Selvanus, menyampaikan apresiasi atas pendampingan KPK yang dinilai sebagai energi positif bagi pemerintah daerah.
“Kehadiran KPK menjadi energi positif dan penanda kuat sinergi pemerintah daerah. Ini adalah tindakan kolektif untuk kebaikan dan kemajuan bersama,” ujar Mailangkay dalam sambutannya.
Ia menegaskan bahwa Pemprov Sulut berkomitmen meningkatkan integritas dan transparansi di seluruh lini pemerintahan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan KPK, antara lain Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo, Sekjen KPK Cahya Harefa, serta Koordinator Supervisi KPK Wilayah IV Eddy Suryanto. Kehadiran mereka menunjukkan keseriusan KPK dalam mendorong Sulut sebagai role model penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Yulius Selvanus melalui Wakil Gubernur Dr. Victor Mailangkay menegaskan percepatan perbaikan sistem pencegahan korupsi, khususnya pada sektor-sektor krusial seperti pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran, manajemen aset daerah, perizinan, serta pelayanan publik.
KPK juga mendorong agar setiap perangkat daerah tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi turut membangun budaya integritas yang berorientasi pada transparansi dan kualitas pelayanan. Pemprov Sulut menyambut baik arahan tersebut dan berjanji segera mengimplementasikan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan akuntabilitas. (Effendy)
