dutapublik.com, MADINA – Bendahara Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa (SATMA) AMPI Mandailing Natal, Muhammad Saleh, mengkritik keras beredarnya surat undangan Bupati Mandailing Natal terkait kegiatan Diskusi Ilmiah Percepatan Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal yang dinilai hanya melibatkan sejumlah organisasi mahasiswa dan kepemudaan tertentu.
Menurut Saleh, apabila forum tersebut benar-benar dimaksudkan untuk menghimpun gagasan, kritik, serta masukan demi percepatan pembangunan daerah, maka pemerintah seharusnya membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa, lembaga pelajar, komunitas intelektual, hingga kelompok masyarakat sipil di Mandailing Natal.
“Pertanyaannya sederhana, apakah pemuda Madina hanya yang menerima surat undangan itu saja? Apakah organisasi lain tidak memiliki gagasan, pemikiran, dan kontribusi untuk pembangunan daerah?” tegas Saleh.
Ia menilai pola undangan yang terkesan selektif justru dapat memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Pemerintah daerah dikhawatirkan hanya ingin mendengar suara yang sejalan, sementara kelompok lain yang memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pandangan justru tidak dilibatkan.
“Pembangunan daerah tidak akan maju jika pemerintah hanya mendengar sebagian suara. Kritik, saran, dan masukan harus datang dari berbagai kalangan. Jangan sampai forum yang disebut diskusi ilmiah justru kehilangan nilai ilmiahnya karena tidak menghadirkan keberagaman perspektif,” ujarnya.
Saleh juga mempertanyakan dasar penentuan organisasi yang diundang maupun yang tidak diundang dalam forum tersebut. Menurutnya, masih banyak organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan lembaga pelajar di Mandailing Natal yang aktif melakukan kajian serta advokasi terhadap berbagai persoalan daerah, namun tidak tercantum dalam daftar undangan.
“Kalau memang ini forum pemikiran untuk pembangunan Madina, maka semua elemen harus diberi kesempatan yang sama. Jangan sampai muncul anggapan bahwa ada anak emas dan ada anak tiri dalam ruang partisipasi publik,” katanya.
Lebih lanjut, Saleh mengingatkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Karena itu, pemerintah daerah dituntut menjunjung tinggi asas keterbukaan, kesetaraan, dan non-diskriminasi dalam melibatkan masyarakat pada setiap proses pembangunan.
“Kami mendukung penuh setiap upaya percepatan pembangunan Mandailing Natal. Namun kami juga mengingatkan bahwa pembangunan yang baik lahir dari keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya segelintir kelompok yang dipilih,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Muhammad Saleh meminta Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal agar ke depan lebih bijaksana dan adil dalam melibatkan organisasi kepemudaan, mahasiswa, serta lembaga pelajar dalam setiap forum strategis daerah.
“Pemuda Madina tidak boleh dibatasi hanya oleh daftar undangan. Semua memiliki hak yang sama untuk berkontribusi, mengkritik, dan memberikan solusi demi kemajuan Mandailing Natal,” tutupnya. (S.N)
