dutapublik.com, PONOROGO – Ribuan warga Kabupaten Ponorogo yang terdiri atas petani, peternak, pelaku UMKM, hingga pekerja lokal menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Ponorogo, Jumat (3/7/2026). Massa menyatakan dukungan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan karena dinilai memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.
Koordinator aksi, Purwanto, menyampaikan bahwa terdapat tiga tuntutan utama yang dibawa dalam aksi damai tersebut. Selain mengawal keberlanjutan program, massa juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan program di tingkat pusat.
“Kami membawa tiga tuntutan. Pertama, mendukung pemerintah untuk tetap melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis. Kedua, mendukung pengusutan tuntas dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN). Ketiga, kami mendukung penuh perbaikan tata kelola dan sistem di BGN agar program ini berjalan semakin baik,” ujar Purwanto di sela-sela aksi.
Menurutnya, Program MBG telah memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah. Selain membantu menjaga stabilitas harga hasil pertanian dan peternakan, program tersebut juga mampu menyerap tenaga kerja baru serta membantu menekan angka pengangguran.
Di sisi lain, program ini dinilai berperan penting dalam memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Usai menyampaikan aspirasi di Gedung DPRD, massa melanjutkan aksi ke depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo. Mereka diterima langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo, Lisdyarita, didampingi Sekretaris Daerah Agus Sugiarto.
Menanggapi aspirasi warga terkait penghentian sementara Program MBG selama masa libur sekolah yang berdampak pada menumpuknya stok pangan lokal, Lisdyarita mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari solusi.
“Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama mencari solusi agar produk-produk lokal tetap terserap. Selama masa libur sekolah, Program Makan Bergizi Gratis dihentikan sementara secara nasional, termasuk di Ponorogo, sehingga berdampak pada meningkatnya stok pangan lokal,” kata Lisdyarita.
Sebagai langkah jangka panjang, Lisdyarita berharap seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Ponorogo mengutamakan penggunaan bahan pangan hasil produksi daerah.
“Kami berharap seluruh dapur SPPG di Ponorogo menggunakan bahan pangan lokal, bukan mengambil dari luar daerah. Dengan demikian, roda perekonomian daerah terus bergerak dan para petani, peternak, serta pelaku UMKM dapat merasakan manfaat langsung dari program ini,” pungkasnya.
Aksi damai berlangsung dengan tertib di bawah pengamanan aparat keamanan. Massa kemudian membubarkan diri secara teratur setelah aspirasi mereka diterima oleh pihak legislatif dan eksekutif Kabupaten Ponorogo.
(Muh Nurcholis)
