dutapublik.com, SURABAYA — Perbedaan angka kemiskinan yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia tidak semestinya dipertentangkan. Perbedaan tersebut terutama disebabkan oleh perbedaan garis kemiskinan serta tujuan pengukuran yang digunakan masing-masing lembaga.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. H. Suli Da’im, M.M., P.Ma. Menurutnya, masyarakat perlu memahami konteks di balik angka kemiskinan agar tidak keliru dalam membaca data.
BPS menggunakan garis kemiskinan nasional. Pada Maret 2026, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp669.235 per orang per bulan. Sementara itu, Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional yang ditujukan untuk membandingkan standar hidup antarnegara.
“Jangan sampai masyarakat bingung atau bahkan menyimpulkan bahwa salah satu angka pasti salah. Keduanya memiliki fungsi dan metodologi yang berbeda. BPS lebih relevan untuk melihat kondisi kemiskinan dalam konteks Indonesia, sedangkan ukuran Bank Dunia penting untuk melihat posisi Indonesia dalam perspektif global,” ujar Suli Da’im yang juga dosen ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya), Minggu (14/9/2026).
Menurut Suli Da’im, angka kemiskinan nasional sebesar 8,07 persen tetap harus menjadi salah satu rujukan utama pemerintah dalam menyusun program pengentasan kemiskinan. Namun, penurunan angka tersebut tidak boleh membuat pemerintah menganggap persoalan kemiskinan telah selesai.
“Penurunan kemiskinan dari 8,47 persen menjadi 8,07 persen tentu patut diapresiasi. Tetapi kita tidak boleh berhenti pada keberhasilan statistik. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah daya beli masyarakat meningkat, apakah pendapatan keluarga semakin aman, apakah anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak, apakah masyarakat memperoleh layanan kesehatan, dan apakah mereka memiliki pekerjaan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi E DPRD Jatim yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, Suli Da’im menilai kemiskinan harus dilihat secara lebih komprehensif.
Menurutnya, kemiskinan bukan hanya persoalan pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan layak, perlindungan sosial, serta kesempatan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup.
Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim itu mengatakan, ukuran kemiskinan Bank Dunia yang menggunakan standar internasional sebaiknya dipandang sebagai alarm kebijakan, bukan sebagai alat untuk menyalahkan pemerintah.
“Kalau ada perbedaan angka yang sangat besar, justru ini harus menjadi bahan introspeksi. Artinya, meskipun secara statistik kemiskinan nasional menurun, masih ada kelompok masyarakat yang secara standar kehidupan belum memiliki tingkat kesejahteraan yang kuat. Ini yang harus kita perhatikan bersama,” kata Ketua Umum IKALUM Surabaya tersebut.
Ia menambahkan, Jawa Timur memiliki karakteristik kemiskinan yang berbeda antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak dapat menggunakan pendekatan yang seragam.
Program pemerintah, lanjutnya, tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial. Dalam jangka panjang, bantuan tersebut harus diikuti dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan, penguatan UMKM, perluasan akses permodalan, serta peningkatan produktivitas masyarakat.
“Kita jangan hanya memindahkan masyarakat dari kategori miskin menjadi tidak miskin secara statistik. Yang kita inginkan adalah masyarakat benar-benar naik kelas secara ekonomi dan sosial,” ujarnya.
Suli Da’im juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kualitas data penerima program pemerintah. Menurutnya, perbedaan ukuran kemiskinan dapat menjadi momentum untuk memperbaiki integrasi dan akurasi data agar program pemerintah tidak salah sasaran.
“Data kemiskinan harus terus diperbarui dan diverifikasi sampai tingkat desa. Kita membutuhkan data yang mampu menjawab siapa yang miskin, siapa yang rentan miskin, apa penyebabnya, dan intervensi apa yang paling tepat untuk mereka.”
Ia berharap pemerintah pusat maupun daerah tidak terjebak dalam perdebatan mengenai angka mana yang paling benar. Sebaliknya, seluruh indikator kemiskinan dapat digunakan secara saling melengkapi.
“Bagi saya, angka BPS dan Bank Dunia bukan untuk dipertentangkan. BPS memberikan cermin kondisi domestik kita, sementara Bank Dunia memberikan cermin dalam perspektif global. Dua-duanya penting, tetapi kebijakan harus tetap berpijak pada kondisi nyata masyarakat di lapangan,” jelas politisi senior PAN Jatim itu.
Lebih jauh, Suli Da’im menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Jawa Timur tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi atau penurunan persentase kemiskinan semata.
Ukuran yang lebih substantif adalah apakah masyarakat semakin sejahtera, memiliki pekerjaan layak, anak-anak mendapatkan pendidikan berkualitas, memperoleh layanan kesehatan yang baik, serta memiliki kepastian sosial dan ekonomi.
“Pada akhirnya, tugas pemerintah bukan sekadar menurunkan angka kemiskinan, tetapi mengurangi kerentanan masyarakat agar mereka tidak mudah kembali miskin ketika menghadapi krisis ekonomi, kehilangan pekerjaan, sakit, bencana, atau kenaikan harga kebutuhan pokok. Di situlah ukuran keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya,” pungkasnya.
(Muh Nurcholis)
