dutapublik.com, JAKARTA — Komitmen Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal mendapat dukungan penuh dari DPR RI. Dukungan ini menjadi dorongan penting bagi Polri untuk menangani perkara secara serius, profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
DPR RI memberikan dukungan terhadap langkah Kapolri mengusut dugaan penyadapan yang dikaitkan dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dukungan tersebut diharapkan memperkuat Polri agar setiap dugaan pelanggaran hukum dapat diungkap secara menyeluruh, tanpa pandang bulu dan tanpa intervensi pihak mana pun.
Kapolri diharapkan mampu mengawal proses penyelidikan dan penyidikan secara objektif dengan mengedepankan kehati-hatian, profesionalitas, serta penghormatan terhadap hak-hak hukum setiap pihak. Kasus ini menyangkut perlindungan privasi, keamanan komunikasi, kepastian hukum, dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Pengungkapan harus didasarkan pada bukti yang sah dan proses hukum yang transparan.
Dukungan DPR Jadi Semangat bagi Polri
Dukungan DPR RI diharapkan menjadi energi positif agar Polri bekerja lebih maksimal mengungkap fakta. Penegakan hukum tidak boleh mengenal siapa pelakunya; siapa pun yang terbukti melanggar harus bertanggung jawab. Asas praduga tak bersalah tetap dijunjung hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Agus Flores: Polri Harus Berani Mengungkap Fakta
Ketua Umum Fast Respon Nusantara (FRN), Sultan Besuki Agus Flores, menilai dukungan DPR RI hal positif bagi penegakan hukum nasional. Dugaan penyadapan ilegal harus ditangani serius agar masyarakat memperoleh kejelasan fakta, motif, dan pihak yang bertanggung jawab.
“Polri harus berdiri di atas kepentingan negara, hukum, dan masyarakat. Jangan sampai persoalan ini berhenti tanpa kejelasan. Semua harus dibuka berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah,” tegas Agus Flores. Ia berharap sinergi DPR RI dan Polri terus diperkuat.
Keberhasilan penanganan kasus ini diukur dari kemampuan aparat mengungkap fakta secara objektif dan menegakkan keadilan. Masyarakat berharap hukum berlaku bagi semua pihak tanpa pengecualian. Dengan dukungan dan pengawasan DPR RI, Kapolri diharapkan memastikan proses hukum berjalan aturan dan memberikan kepastian hukum. Polri harus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
(Red)
