dutapublik.com, JAKARTA — Polri menegaskan bahwa setiap langkah penegakan hukum harus berorientasi pada perlindungan masyarakat. Penegakan hukum bukan semata-mata tentang penindakan, melainkan bagaimana negara memberikan rasa aman, keadilan, serta kepastian hukum kepada seluruh masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Polri dan Komisi III DPR RI pada Kamis, 12 November 2026.
Dalam forum tersebut, ditegaskan bahwa setiap kebijakan dan tindakan aparat kepolisian harus dilaksanakan secara profesional, proporsional, transparan, serta berlandaskan peraturan perundang-undangan. Kewenangan kepolisian harus digunakan dengan penuh tanggung jawab — tegas menindak pelanggaran hukum, namun tetap mengedepankan pendekatan yang humanis dan menghormati hak-hak masyarakat.
Penegakan hukum yang baik harus menghadirkan keadilan, bukan menimbulkan ketakutan atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Melalui RDP ini, Polri diharapkan terus memperkuat reformasi institusi, meningkatkan profesionalisme, serta memastikan pelayanan kepolisian benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Keberhasilan Polri bukan hanya diukur dari jumlah perkara yang diungkap, tetapi dari seberapa besar kehadirannya mampu memberikan rasa aman, menjaga ketertiban, dan melindungi kepentingan rakyat. Polri harus tegas dalam menegakkan hukum, namun tetap humanis dalam melayani masyarakat, karena hukum hadir untuk melindungi, memberikan keadilan, dan menjaga kepercayaan publik.
(Red)
