alat bukti korupsi, asas legalitas, Audit BPK, audit BPKP, BPK, BPKP, due process of law, hukum indonesia, Hukum Pidana, hukum tata negara, Jaksa Penuntut Umum, JPU, kepastian hukum, kerugian keuangan negara, kerugian negara, kewenangan BPK, kewenangan BPKP, KUHP nasional, MA, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, MK, Pasal 603 KUHP, Pemberantasan Korupsi, pembuktian kerugian negara, pemeriksaan keuangan negara, pendapat hukum, Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026, Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012, SEMA Nomor 2 Tahun 2024, Tindak Pidana Korupsi
Audit BPKP sebagai Alat Bukti Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Korupsi? Ini Pendapat Hukum Prof. Henry Yosodiningrat
dutapublik.com, JAKARTA – Polemik mengenai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak...
Pengacara Edi Koko Wibowo Desak DJP Jawa Barat Beri Kepastian Hukum Terkait Pemblokiran Rekening
dutapublik.com, BEKASI – Pengacara Edi Koko Wibowo, S.H., menyampaikan kekecewaannya dan menuntut kejelasan terkait pemblokiran rekening atas nama Leonardo Hermano...
Perusahaan Fintech TRIV Diduga Blokir Akun Nasabah Sepihak, Kuasa Hukum: Tuduhan Harus Dibuktikan, Bukan Sekedar Pernyataan
dutapublik.com, JAKARTA – Perusahaan Fintech, PT Tiga Inti Utama (TRIV) diduga melakukan pemblokiran terhadap akun nasabahnya secara sepihak tanpa adanya...
PN Jakpus Nilai Perbedaan Pandangan Soal Putusan Sela Bagian Dari Mekanisme Hukum
dutapublik.com, JAKPUS – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menilai perbedaan pandangan antara majelis hakim dan penuntut umum terkait putusan sela dalam...
Kejari Jakpus Nilai Hakim Keliru Pahami Putusan Sela Dalam Kasus Khariq Anhar
dutapublik.com, JAKARTA – Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) menilai majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) keliru dalam...
MK Tolak Uji Materi Aturan Anggota Polri Jabat ASN
dutapublik.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memutus perkara Nomor 223/PUU-XXIII/2025 terkait permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 19...
