dutapublik.com, LAMPUNG – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) meminta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung, Dr. Taufan Zakaria, S.H., M.H., melalui Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lampung Selatan, Ibnu Firman Ide Amin, S.H., untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam pelaksanaan lima proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2024.
Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP KAMPUD Seno Aji, S.Sos., S.H., M.H., melalui keterangan persnya pada Selasa (18/11/2026). Pernyataan ini disampaikan dalam rangka mengawal laporan DPP KAMPUD yang telah didaftarkan secara resmi ke kantor Kejati Lampung pada Kamis (6/8/2026).
“Kita yakin Kejati Lampung di bawah komando Bapak Dr. Taufan Zakaria, S.H., M.H., terus konsisten dalam penyelesaian sejumlah kasus tipikor yang sudah ditangani namun belum tuntas. Salah satunya adalah pengusutan dugaan tipikor yang pernah dilaporkan DPP KAMPUD sejak Kamis (6/8/2026), yakni pelaksanaan pekerjaan lima proyek oleh Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2024 yang bernilai total puluhan miliar rupiah,” kata Seno Aji.
Kejati Lampung kemudian melimpahkan penanganan laporan tersebut ke Kejari Lampung Selatan. Seno Aji meminta Kejari Lampung Selatan di bawah pimpinan Ibnu Firman Ide Amin, S.H., menunjukkan keseriusan kepada publik dengan mengusut tuntas dugaan tipikor di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, khususnya laporan dari DPP KAMPUD.
“Kami meminta dan mendesak Kejati Lampung melalui Kejari Lampung Selatan di bawah kepemimpinan Ibnu Firman Ide Amin, S.H., untuk segera mengusut secara serius dan menuntaskan tindak lanjut penanganan laporan dugaan korupsi terkait pelaksanaan sejumlah proyek tahun anggaran 2024. Di antaranya: perencanaan pembangunan Convention Hall Kalianda senilai Rp533 juta oleh CV Dipasanta Pratama, pengawasan pembangunan Gedung Convention Hall Kalianda senilai Rp737 juta oleh CV View Consultant, proyek pembangunan Gedung Convention Hall Kalianda senilai Rp18,5 miliar yang dikerjakan PT Rindang Tiga Satu Pratama, paket pemasangan paving blok lapangan Korpri senilai Rp482 juta, serta belanja bahan bangunan dan konstruksi senilai Rp442 juta. Hal ini penting demi penegakan hukum yang mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, agar tidak memunculkan spekulasi negatif di tengah masyarakat,” jelas Seno Aji.
Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Lampung, Ricky Ramadhan, S.H., M.H., menyampaikan bahwa Kajati Lampung telah meneruskan tindak lanjut laporan tersebut ke satuan kerja di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
“Laporan terkait Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan tersebut sudah diteruskan ke Kejaksaan Negeri Lampung Selatan,” kata Ricky pada Selasa (20/10/2026).
Ia menambahkan bahwa agenda tindak lanjut tersebut telah diteruskan sejak 24 Agustus 2026 ke Kejari Lampung Selatan.
“Nomor laporan 52 dan 53 tersebut telah diregistrasi secara resmi dan diteruskan tindak lanjutnya ke Kejari Lampung Selatan,” jelas Ricky.
Untuk diketahui, pada Kamis (6/8/2026), Seno Aji didampingi Sekretaris Umum DPP KAMPUD Agung Triyono, A.Md., menyatakan pihaknya telah mengumpulkan data dan bahan keterangan terkait dugaan KKN dalam pelaksanaan sejumlah proyek di Dinas PUPR Lampung Selatan tahun anggaran 2024.
Seno Aji berharap Kejati Lampung menindaklanjuti laporan tersebut melalui proses penegakan hukum demi rasa keadilan dan kepatutan di masyarakat. Menurutnya, data dan bahan keterangan yang dikumpulkan mulai dari proses tender perencanaan, tender pengawasan, tender proyek, hingga investigasi ke lokasi hasil pekerjaan, dapat menjadi petunjuk awal bagi pihak kejaksaan.
“Ditinjau dari riwayat proses tender, ditemukan tahapan yang mengarah pada dugaan KKN dan tender yang bersifat formalitas. Kondisi ini terlihat dari banyaknya peserta yang mendaftar, namun hanya dua perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran. Nilai harga penawarannya juga sangat berhimpit dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang disusun panitia pengadaan, baik pada tender perencanaan, pengawasan, maupun paket proyek pembangunan Convention Hall Kalianda. Selain itu, dugaan korupsi juga terjadi dalam pelaksanaan proyek, yaitu pembangunan Convention Hall Kalianda, pemasangan paving blok lapangan Korpri, dan belanja bahan bangunan serta konstruksi. Hasil pekerjaan menunjukkan struktur bangunan yang tidak rapi, mengalami retak-retak, serta diduga terdapat pengurangan volume dan spesifikasi teknis karena pekerjaan dilaksanakan asal jadi. Sementara untuk paket perencanaan dan pengawasan terindikasi terdapat sub-item fiktif, seperti personel fiktif. Modus ini diduga terjadi karena adanya persekongkolan antara pengguna anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kontraktor pelaksana, perusahaan perencana, dan pengawas demi meraih keuntungan yang tidak wajar serta melaksanakan pekerjaan tidak sesuai kondisi senyatanya,” kata Seno Aji.
Sementara itu, Agung Triyono menyatakan DPP KAMPUD akan terus mengawal laporan tersebut. Ia tidak menutup kemungkinan DPP KAMPUD juga akan mengirim laporan secara formal dan materiil ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
(Red)






