Agung Triyono, APBD Tahun Anggaran 2026, CV Telegai, Dinas PUPR Lampung Selatan, DPP KAMPUD, Kejari Lampung Selatan, Kejati Lampung, KKN, KPK RI, mark up anggaran, mutu beton, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, PPK Hasanuddin, proyek box culvert Karang Sari Bandar Lampung, seno aji, Tipikor Lampung Selatan
Laporan Dugaan Tipikor Proyek Box Culvert Karang Sari‑Batas Kota Bandar Lampung Tahun 2026 Diteruskan Ke Kejari Lampung Selatan
dutapublik.com, KOTA BANDAR LAMPUNG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung telah meneruskan penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) terkait proyek...
Dugaan Korupsi 5 Proyek Dinas PUPR Lampung Selatan 2024, Kejati Lampung Teruskan Laporan DPP KAMPUD ke Kejari
dutapublik.com, LAMPUNG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung meneruskan penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) atas pelaksanaan lima proyek Dinas...
DPP KAMPUD Laporkan Dugaan Korupsi Sejumlah Proyek Dinas PUPR Lampung Selatan ke Kejati Lampung
dutapublik.com, BANDAR LAMPUNG – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) secara resmi melaporkan dugaan kolusi,...
