dutapublik.com, SULUT – Keberhasilan maupun prestasi level Daerah hingga Nasional terus diraih Pemerintah Prov. Sulawesi Utara di bawah pimpinan Gubernur Olly Dondokambey, S.E., dan Wakil Gubernur Drs. Steven OE Kandouw (OD-SK) sangat fenomenal.
Hal ini adalah terkait Launching Monitoring Centre Prevention (MPC) yang diikuti oleh seluruh Prov. se-Indonesia dan Pemprov Sulut dinobatkan yang terbaik.
“Haleluya, Puji Tuhan! Berkat instruksi dari Pak Gubernur Olly Dondokambey dan Pak Wakil Gubernur Steven Kandouw, MPC Pemprov Sulut raih perngkat 1 Nasional,” ungkap Kepala Inspektorat Pemprov. Sulut Drs. Mecky Onibala pada awak media.
Disampaikan langsung oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, saat Launching Sinergitas Pengelolaan Bersama MCP serta Rakorwasdanas 2021 yang digelar secara virtual Selasa (31/8) pagi.

Keterangan Gambar 2 : Grafik 10 Besar MPC
Launching MCP ini, terkait tata kelola keuangan pemerintahan daerah dalam melakukan pencegahan atau tindakan preventif atas peyimpangan atau perbuatan melawan hukum yang sampai berakibat dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi,” ujar mantan Pj. Bupati Minahasa Selatan ini.
Dengan dilaunchingnya Sinergitas Pengelolaan Bersama Monitoring Centre For Prevention langsung KPK bersama BPK RI juga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
“Terima kasih, ini semua berkat petunjuk dari Pak Gubernur Olly dan Pak wagub Steven Kandouw, serta doa dan semangat warga Sulut untuk pemberantasan korupsi di wilayah Sulut,” ucapnya.
Memang pretasi ini sangat fenomenal di tengah pandemi Covid 19 saat ini, pasalnya, Sulut peringkat 1 dengan indeks 61,27, peringkat 2 Provinsi Bali dengan indeks 60,97, peringkat 3 Provinsi Jawa Tengah dengan indeks 60,68, DKI Jakarta No. 4 dengan indeks 58,62, peringkat 5 Provinsi Sumatera Utara dengan indeks 58,49.

Keterangan Gambar 3 : Kepala Inspektorat Provinsi Sulut Drs. Meky Onibala Bersama Gubernur Olly Dondokambey, S.E.
Adapun diketahui pada acara Launching Sinergitas Pengelolaan Bersama MCP, serta Rakorwasdanas 2021 itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengaku mendapat pesan khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk disampaikan kepada para Kepala Faerah.
Pesan khusus dari Kepala Negara, kata Firli, meminta agar Kepala Daerah memberikan kemudahan investasi dan perizinan usaha.
“Kami titip ada pesan khusus dari Bapak Presiden, supaya Kepala Daerah memberikan kemudahan investasi dan perizinan usaha,” beber Firli melalui akun YouTube milik KPK RI, pada Selasa (31/8).
Pesan itu yang disampaikan Firli kepada para Kepala Daerah saat memberikan arahan dalam kegiatan Launching Sinergitas Pengelolaan Bersama MCP serta Rakorwasdanas 2021 yang digelar secara virtual. Acara itu merupakan sinergisitas antara KPK dengan Kemendagri dan BPKP.

Keterangan Gambar 4 : Kepala Inspektorat Provinsi Sulut Drs. Meky Onibala
“Kalimat memberikan kemudahan investasi dan perizinan usaha, tentulah dimaksudkan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, untuk menurunkan pengangguran, untuk mengentaskan kemiskinan, dan tentu juga muaranya kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Firli juga mengingatkan ada empat poin penting lainnya yang harus dimainkan perannya oleh para Kepala Daerah. Peran penting lainnya itu yakni, para Kepala Daerah diminta juga untuk mewujudkan cita-cita bangsa, dan dapat menjaga stabilitas politik serta keamanan di daerahnya.
“Pesan kami dari KPK, tetaplah rekan-rekan Kepala Daerah untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu mewujudkan tujuan Negara. Kedua, bagaimana Kepala Daerah bisa memastikan ada kepastian dan tentu menjaga stabilitas politik dan keamanan, karena sesungguhnya politik dan keamanan salah satu kunci untuk keberlangsungan pembangunan Nasional.”
“Ketiga, para Kepala Daerah juga tentu memiliki tanggung jawab dalam berperan serta untuk penyelamatan jiwa masyarakat. Sebab sesungguhnya, keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Terlebih, di musim pandemi seperti sekarang ini dan terakhir tugas Kepala Daerah kami titip adalah menjamin keberlangsungan program Pembangunan Nasional,” tutup putra Kawanua ini. (Effendy V. Iskandar)





